Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Perjanjian Nominee Oleh Investor Asing Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dihubungkan Dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Firman Subagyo - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S>H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Davina Oktivana - Dr. M. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H.,M.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLAKUKAN TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK DI PENJARA ABU GHRAIB OLEH AS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Asdian Samsul Arifin - Idris, S.H.,M.A - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Ciptaan Atas Piranti Lunak Komputer Dikaitkan Dengan Upaya Pengembangan Industri Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional.

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Sumartoyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPs

Prof. Dr. H. Ahmad Ramli, SH., MH. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH., MH. - RICKY SUHENDAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia Dihubungkan Dengan Perjanjian Trips

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - RICKY SUHENDAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Adnan Hamid - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Ahmad Muliadi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Dhey Wego Tadeus - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perpsektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Yang Efektif.

Danial - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Sofyan Sitompul

Detail Cantuman XML Detail Cite

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

Peter Jacobs - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Azmi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Dalam Praktik Indonesia Dihubungkan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Eddy Pratomo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Strategi Pelestarian Hutan Berdasarkan Konsep Mekanisme Pembangunan Bersih Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Sulbadana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Fadillah Agus - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Ajiwibowo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita. S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Zainal Ahmad

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Regional Berdasarkan Piagam PBB

Dr. Idris, SH.,MA. - EKA AN AQIMUDDIN - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelanggaran Merek Dihubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam K egiatan Bisnis Di Indonesia

Muhammad Otoseno - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Hadiat Sondara D - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemberian Kredit Yang Dijamin Oleh Saham Go Public Dengan Menggunakan Lembaga Fidusia

JEANNE SUSIANTY WIBISONO - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM GO PUBLIC" DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA FIDUSIA "EMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM "GO PU"MBERI"

JEANNE SUSIANTY WIBISONO - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A. S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMISAHAN KEPEMILIKAN BERSAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM

ELLY NOOR QOMARIYAH - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Sumiyati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Perjanjian Nominee Oleh Investor Asing Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dihubungkan Dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

PERLAKUKAN TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK DI PENJARA ABU GHRAIB OLEH AS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Perlindungan Ciptaan Atas Piranti Lunak Komputer Dikaitkan Dengan Upaya Pengembangan Industri Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPs

Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia Dihubungkan Dengan Perjanjian Trips

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perpsektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Yang Efektif.

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Status Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Dalam Praktik Indonesia Dihubungkan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Strategi Pelestarian Hutan Berdasarkan Konsep Mekanisme Pembangunan Bersih Untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Konsep Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Regional Berdasarkan Piagam PBB

Pelanggaran Merek Dihubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam K egiatan Bisnis Di Indonesia

Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Pemberian Kredit Yang Dijamin Oleh Saham Go Public Dengan Menggunakan Lembaga Fidusia

PEMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM GO PUBLIC" DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA FIDUSIA "EMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM "GO PU"MBERI"

PEMISAHAN KEPEMILIKAN BERSAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia Menurut Konvensi TOC Dan Implikasinya Di Indonesia

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Penerapan Pajak Deposito Dalam Sistem Perbankan Yang Dihubungkan Dengan Rahasia Bank

Yuridiksi Negara Atas Pesawat Udara Leasng Transnasional Dalam Industri Penerbangan Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi