Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Dhey Wego Tadeus - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri M, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Azmi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Mahfud - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Idris - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Sigid Suseno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Kebijakan Kepemilikan Tunggal ( Single Presence Policy ) Atas Perbankan Nasional Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Arsitektur Perbankan Indonesia ( Api ) Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Fontian Munzil - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Yang Menjamin Pemanfaatan Yang Adil Dan Berkelanjutan

Lembang Palipadang - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Juli Asril - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Deasy Soeikromo - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Perseroan Pada Perusahaan Kelompok Dalam Kepemilikan Silang Atas Saham Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Ratna Januarita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Emma Valentina Teresha Senewe - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Prinsip Hubungan Bertetangga Baik (Good Neighbourhood) Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Kajian Hukum Kebijakan Kepemilikan Tunggal ( Single Presence Policy ) Atas Perbankan Nasional Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Arsitektur Perbankan Indonesia ( Api ) Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Yang Menjamin Pemanfaatan Yang Adil Dan Berkelanjutan

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Perseroan Pada Perusahaan Kelompok Dalam Kepemilikan Silang Atas Saham Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi