Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Aminuddin - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Bernhard Limbong - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Tinodungan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

AIRIN RACHMI DIANY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI BANGUNAN PASAR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH - WAYAN DHARMA WIJAYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Jumadi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Firdaus - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - W.M. Herry Susilowati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan pelaksanaan pungsi majelis rakyat papua (MRP)dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi papua

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH. - Safiudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

A.H. Deddy Ghajali - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - Sahat Jansen

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Romi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mohammad Effendi - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI BANGUNAN PASAR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan dan pelaksanaan pungsi majelis rakyat papua (MRP)dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi papua

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi