Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Tindak Pidana Di Bidang Penyaluran Dana Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Tanggung Jawab Negara Pada Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer Sebagai Opsi Bagi Pemerintah Dalam Memenuhi Kewajiban Peyediaan Kesejahteraan Prajurit Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN MEREK TERKENAL PADA PRODUK EKSPOR DAN IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemakzulan Presiden di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Dalam Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Badan Khusus Pelaksana Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pelaksanaan Penagihan Piutang Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Bangunan Pasar Sebagai Jaminan Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemeritanh Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Teori Norma Berjenjang Dalam Uji Materiil Perda Retribusi dan Pajak Daerah di Mahkamah Agung.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Diatas Hak Pengelolaan Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Terhadap Hak Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kebasahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fungsi Perbankan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Pengadaan Rumah Horizontal dan Vertikal Dalam Pembangunan Rumah Hunian Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Yang Berkeadilan Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Administrasi Negara Pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog