Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Asep Iwan Iriawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, S.H. - M. Azhari - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, SH. - M.AZHARI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Susilowati Suparto

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

AIRIN RACHMI DIANY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

AIRIN RACHMI DIANY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Darma Widjaja Dalel - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Dede Suryana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Yusuf MS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertanahan Indonesia.

Alin Ardinal Widjaksana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Holyness N. Singadimedja - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Tinjauan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertanahan Indonesia.

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi