Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Farhat Abbas - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Asep Sapsudin - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Muhammad Ali - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadj, S.H., M.H. - Suprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Asep Iwan Iriawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, S.H. - M. Azhari - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, SH. - M.AZHARI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Susilowati Suparto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Saefuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Prektik Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta Dan Hak-Hak Terkait

Istono - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

Ery Nursatari - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Memperoleh Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Heru Supraptomo, S.H., S.E. - Ujang Bahar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Prektik Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta Dan Hak-Hak Terkait

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Memperoleh Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi