Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Diene Hardianti Moehario - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Masyarakat Dalam Tanggapan Atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilpad) Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Anne Nurjanah - Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuli Harsono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Waty Tjakra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Farhat Abbas - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Asep Sapsudin - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Muhammad Ali - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadj, S.H., M.H. - Suprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Asep Iwan Iriawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, S.H. - M. Azhari - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, SH. - M.AZHARI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Susilowati Suparto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Pengawasan Masyarakat Dalam Tanggapan Atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilpad) Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi