Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rildo Ananda Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Jumadi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Achmad Jaka Santosa - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Norma Berjenjang Dalam Uji Materiil Perda Retribusi dan Pajak Daerah di Mahkamah Agung.

Imam Soebechi - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

M. Arief Setiawan - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Firdaus - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Diatas Hak Pengelolaan Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Jelly Nasseri - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Terhadap Hak Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan .

Hermain Tjiknang - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kebasahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fungsi Perbankan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Setiawan Budi Utomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Pengadaan Rumah Horizontal dan Vertikal Dalam Pembangunan Rumah Hunian Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Yang Berkeadilan Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Benny Djaja - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - W.M. Herry Susilowati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Rd. Dewi Asri Yustia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Irman Sukirman - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Administrasi Negara Pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Indonesia.

Atje - Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Budiman Hidayat - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitikan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata - Tini Kustini

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Tugiman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan pelaksanaan pungsi majelis rakyat papua (MRP)dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi papua

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH.,MH. - Safiudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Marbawi H. Syakban - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - R. Achmad Dimyati Natakusuma

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

A.H. Deddy Ghajali - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewi Sulastri - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - Sahat Jansen

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Mokh. Irfan Sofyan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H - Rudi Birowo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Wira Franciska

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Nana Rukmana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Ulycess Baringbing

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia.

Bernhard Limbong - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., LL.M., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - SUPRATMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Junimart Girsang - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Zulfadli Barus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Hak Pengelolaan Sebagai Hak - Hak Administratif Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pengelola Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Kristijanindyati Puspitasari - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

A.K. BASUNI MASYARIF - A.K.. Basuni Masyarif - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - PROF.DR. H. PONTANG MOERAD, BM, S.H - PRPOF.DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Kekhususan Sistematis (Systemmatishe Specialiteit) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Administrasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

D. Andhi Nirwanto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Romi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Duke Arie Widagdo - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mohammad Effendi - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Jodi Roseto - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Novi Eko Baskoro - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Darmono - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Terwujudnya Kepastian Hukum.

Endria Sutarmin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Abdul Azis Muhammad - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistansi Sistem Hukum Keimigrasian Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Untuk Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Mochamad Akbar A. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Yadiman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hernadi Affandi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi