Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Perspektif Hak Pengelolaan Sebagai Hak - Hak Administratif Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pengelola Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Kristijanindyati Puspitasari - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

A.K. BASUNI MASYARIF - A.K.. Basuni Masyarif - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - PROF.DR. H. PONTANG MOERAD, BM, S.H - PRPOF.DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Kekhususan Sistematis (Systemmatishe Specialiteit) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Administrasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

D. Andhi Nirwanto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Romi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Duke Arie Widagdo - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mohammad Effendi - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Jodi Roseto - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Novi Eko Baskoro - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Darmono - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Terwujudnya Kepastian Hukum.

Endria Sutarmin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Abdul Azis Muhammad - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistansi Sistem Hukum Keimigrasian Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Untuk Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Mochamad Akbar A. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Yadiman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hernadi Affandi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Permukiman Perkotaan Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.

J. Budi Hariyanto - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Triyono Martanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Hidup dan Tinggal di Lingkungan Yang Baik dan Sehat.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Yoyo Arifardhani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H - Zainal Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Diene Hardianti Moehario - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Masyarakat Dalam Tanggapan Atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilpad) Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Anne Nurjanah - Prof. Dr. H. Ateng Syafruddin, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuli Harsono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Waty Tjakra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Farhat Abbas - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Asep Sapsudin - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Muhammad Ali - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadj, S.H., M.H. - Suprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Asep Iwan Iriawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, S.H. - M. Azhari - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Dr. Moh. Hasan Wargakusumah, SH. - M.AZHARI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Susilowati Suparto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Adnan Hamid - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Diki Zenal Abidin - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

Isnanto Bidja - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Kriminal Tindak Pidana Di Bidang Penyaluran Dana Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Dindin Nazarudin Z.A. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Tanggung Jawab Negara Pada Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Affila - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - PROF. DR. H. PONTANG MOERAD, BM, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H. - Yuswandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Ali Kadir - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Iing Sodikin Arifin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Riris Ardhanariwari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Eddy Kusuma - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Pinangki Sirna Malasari - Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Frans Hendra WInarta - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sodikin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer Sebagai Opsi Bagi Pemerintah Dalam Memenuhi Kewajiban Peyediaan Kesejahteraan Prajurit Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Hotmangaraja - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Maria Farida Indriati, S.H., M.H. - Satya Bhakti Parikesit

Detail Cantuman XML Detail Cite

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Aminuddin - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Bernhard Limbong - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Irawati Hermawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sukendar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi