Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

No Pict

Tata Kelola Global Dibidang Transfer Dana Elektronik Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional.

No Pict

Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan Dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku.

No Pict

Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dihubungkan Dengan Yurisdiksi Kriminal Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

No Pict

Tinjauan Atas Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Perum Pegadaian Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan.

No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

No Pict

Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Konstitusi RI.

No Pict

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

No Pict

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

No Pict

Kapasitas Hukum Atas Investasi Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pelanggaran Hak Investor.

No Pict

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

No Pict

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

No Pict

Kedudukan Dan Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

No Pict

Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

No Pict

Perlindungan Hukum Atas Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Implementasi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

No Pict

Perlindungan Hukum Hak Terpidana Berdasarkan Standart Minimum Rules For The Teatment Of Prisoner Dihubungkan Dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI ANAK

No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

No Pict

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

No Pict

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog