Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Tindak Pidana Di Bidang Penyaluran Dana Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pornografi Di Dunia Cyber Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Bisnis Konspiratif Dalam Perdagangan Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Verifikasi Ilmiah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PrinsipDominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberantasan Korupsi."rinsip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberantasan K"insip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberant"nsip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemb"sip"Dominus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Reorientasi Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dihubungkan Dengan Konsep Kerugian Pada Bank-bank Milik Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Sanksi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Harmonisasi Pengaturan di Bidang Penataan Ruang Kawasan Pesisir Dalam Pembangunan Bekelanjutan di Jawa Barat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dkaitkan Dengan Konsep Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 Tenatng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembalikan Beban Pembuktian Hasil Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Antara Indonesia Dan Timor Leste Dalam Perspektif Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Dalam Perkara Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP SARANA KONTROL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN KEJAHATAN PEMBAJAKAN DAN PENGRUSAKAN TERHADAP PROGRAM DESAIN WEB DI INTERNET.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MIGRAN DI INDONESIA BESERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pembajakan Film Di Indonesia Terkait Dengan Penetapan Status Oleh United States Trade Representatif (USTR) Selama Kurun Waktu 2007-2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog