Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

No Pict

Eksistensi POLRI Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerjasama Internasional Dengan Negara-Negara Lain

No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SECARA DISKRIMINATIF DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dibidang Tambang Batubara Dalam Kawasan Hutan

No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

No Pict

Penerapan Sistem Pemidanaan Bagi Residivis Dalam Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia.

No Pict

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

No Pict

Penetapan Status Hukum Terhadap Aset Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada PT. Persero Terbuka

No Pict

Pengaturan Dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No Pict

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

No Pict

Pengawasan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Hukum Milik Negara Persero Dalam Rangka Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.

No Pict

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidan Korupsi.

No Pict

Peningkatan Profesionalisme Penyidik POLRI Guna Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

No Pict

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

No Pict

Penyelesaian di Luar Pengadilan (Ofdoening Buiten Proces): Studi Tentang Kemungkinan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia.

No Pict

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

No Pict

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

No Pict

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

No Pict

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

No Pict

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

No Pict

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

No Pict

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

No Pict

Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia

No Pict

Upaya Penanggulangan Kejahatan Electronic Banking Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

No Pict

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Pelanggaran HAM Berat Di Timor-Timur

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog