Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - PROF. DR. H. PONTANG MOERAD, BM, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H. - Yuswandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakkan Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Adityawarman - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pemulihan Keuangan Negara di Indonesia.

Kamal Sofyan - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM. S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Ely Alawiyah Jufri - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Permohonan Pengesahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Oleh Terlapor Dan Intervensi Pelapor Dalam Perkara Pra Peradilan.

Nur Amlia Abbas - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Bidang Ototmotif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Asep Supriadi - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DI INDONESIA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Fernandus L.F. Barus - Prof. Dr. H. Pontang Moerad, BM.,S.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Batasannya Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dikategorikan Tindak Pidan Korupsi.

Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Yopie Morya Immanuel Patiro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tri Suhartanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penegakkan Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Fungsi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pemulihan Keuangan Negara di Indonesia.

Kekuatan Teleconfrence Sebagai Alat Bukti Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Langsung Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Permohonan Pengesahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Oleh Terlapor Dan Intervensi Pelapor Dalam Perkara Pra Peradilan.

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Bidang Ototmotif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DI INDONESIA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Diskresi Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Batasannya Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dikategorikan Tindak Pidan Korupsi.

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi