Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Saefuddin

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - PROF. DR. H. PONTANG MOERAD, BM, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H. - Yuswandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Iman Juniawan - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Hidayatul Manan - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Pembinaan Terpidana Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan

Dippo Alam - Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M.,S.H. - Zulfikar Aziz

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Dr. Sigid Suseno, SH.,MH. - Muh. Syarif Lamanasa - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

M. Awal Chairuddin - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Benone Jesaja Louhenapessy - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Maria Silnya E. Wangga - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana d Indonesia.

Azmi Syahputra - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komaria E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hujja Tulhaq - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Beti Nurbaeti - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Budiman Hidayat - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Parulian Manik - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

HANNY ANDHIKA - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Petrus Andri Parlindungan Napitupulu - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

A.K. BASUNI MASYARIF - A.K.. Basuni Masyarif - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - PROF.DR. H. PONTANG MOERAD, BM, S.H - PRPOF.DR. H. RUKMANA AMANWINATA, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

Hevben - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof.Dr. H. Pontang Moerad, S.H. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Mochamad Rezky - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pariyo - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

AKHMAD ERDIANSYAH PUTRA HSB - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Veronica Vinencia Bekti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Perlu Atau Tidaknya Hakim Memperoleh Persetujuan Terdakwa Terhadap Penahanan Saksi Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN. - Iwan Rasiwan - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - WAHYU BINTONO

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISKRIMINASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Elva Rossana - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Somawidjaja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Jodi Roseto - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Darmono - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

ASEP SAFRUDIN - Dr. Poentang Moerad, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Udin Zainuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Aldhie Prakasa - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Sistem Pembinaan Terpidana Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana d Indonesia.

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Analisis Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Perlu Atau Tidaknya Hakim Memperoleh Persetujuan Terdakwa Terhadap Penahanan Saksi Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

DISKRIMINASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi