Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

Isnanto Bidja - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Yusrizal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemakzulan Presiden di Indonesia

Hamdan Zoelva - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembatasan Konstitusional kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Chrisdianto Eko Purnomo - Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sutjipto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Indra Perwira - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Sistem Hukum Dibidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Terciptanya Tertib Hukum Nasional.

Henry DIanto Pardamean Sinaga - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. Hj. Mariam Darus B., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gasalba Saleh - Prof. Dr. H. Ateng Sjafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Boy Nurdin - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

H. Sori Mora Tua Siregar - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Marbawi H. Syakban - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Zainuddin Fajari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewi Sulastri - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hernadi Affandi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Djanuardi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prrof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Asep Sapsudin - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Muhammad Ali - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Yuherman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Iskatrinah - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Pemakzulan Presiden di Indonesia

Pembatasan Konstitusional kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Harmonisasi Sistem Hukum Dibidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Terciptanya Tertib Hukum Nasional.

Kajian Hukum Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Hukum Islam Dalam Politik Hukum Nasional.

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi