Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PROSPEK DAERAH TINGKAT I DENGAN DILETAKANNYA TITIK BERAT OTONOMI PADA DAERAH TINGKAT II

Boy Yendra - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

Azmi - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (Alm) - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT MENJADI URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH TINGKAT II DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA DAERAH TINGKAT II

B. Hestu Cipto Handoyo - Dr. H. Bagir Manan, S.H.,MCL - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. H. Bagir Manan, S.H.,MCL - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H - Tunggul Anshari Setia Negara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Tugiman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

H. Sori Mora Tua Siregar - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN PERANAN DESA DALAM SISTEM DESENTRALISASI SERTA IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Dr. H. Bagir Manan, S.H.,MCL - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H - Venatius Hadiyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN ATAU PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

Dr. H. Bagir Manan, S.H.,MCL - Nikolas Simanjuntak - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI BADAN PERTIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI DAERAH TINGKAT II DALAM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH)

Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. - Husni - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGARUH INTENSITAS DEKOSENTRASI TERHADAP DESENTRALISASI (STUDI PADA KABUPATEN DATI II MALANG)

Ibnu Tricahyo - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bambang Sugiono - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (Alm) - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PROSPEK DAERAH TINGKAT I DENGAN DILETAKANNYA TITIK BERAT OTONOMI PADA DAERAH TINGKAT II

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT MENJADI URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH TINGKAT II DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA DAERAH TINGKAT II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

KEDUDUKAN DAN PERANAN DESA DALAM SISTEM DESENTRALISASI SERTA IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PENANGGUHAN ATAU PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

EKSISTENSI BADAN PERTIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI DAERAH TINGKAT II DALAM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH)

PENGARUH INTENSITAS DEKOSENTRASI TERHADAP DESENTRALISASI (STUDI PADA KABUPATEN DATI II MALANG)

Pengaturan Dan Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi