Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Politik Hukum Nasional Dibidang Diseminasi Hukum Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

No Pict

Politik Hukum Pembentukan Rezim Extrateritorial Jurisdiction Dalam Cyberlaw Dikaitikan Dengan Konsepsi Kedaulatan Negara.

No Pict

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

No Pict

Politik Hukum Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mendorong Inovasi Dan Meningkatkan Daya Saing Nasional.

No Pict

Pornografi Di Dunia Cyber Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

No Pict

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

No Pict

Klausula Arbitrase Dalam Transaksi E-Procurement Dilingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi

No Pict

Lisensi Wajib Dalam Perspektif Hukum Paten dan Hukum Kesehatan Dalam Rangka Menciptakan Kesehatan Masyarakat (Public Health)

No Pict

MASALAH HUKUM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) KARTU KREDIT

No Pict

Mediasi Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Asas-Asas Peradilan.

No Pict

PELANGGARAN MEREK TERKENAL PADA PRODUK EKSPOR DAN IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN

No Pict

Pembuktian Dalam Perkara Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

No Pict

PEMISAHAN KEPEMILIKAN BERSAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM

No Pict

Pencegahan Barang Impor/Ekspor Yang Melanggar Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

No Pict

Penegakkan Hukum Dalam Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

No Pict

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

No Pict

Fungsi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pemulihan Keuangan Negara di Indonesia.

No Pict

Implementasi Teori Norma Berjenjang Dalam Uji Materiil Perda Retribusi dan Pajak Daerah di Mahkamah Agung.

No Pict

Kajian Atas Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Diatas Hak Pengelolaan Dalam Kaitan Penetapan Penggunaan Lahan Kawasan Otorita.

No Pict

Kajian Hukum Investasi Asing Pada Sektor Perbankan Terhadap Pengembangan Perbankan Nasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.

No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

No Pict

Kemitraan Publik Swasta Dalam Perjanjian Usaha Patungan Dan Kaitannya Dengan Regulasi Investasi di Indonesia

No Pict

Kerjasama Pembiayaan Bank Dalam Jual Beli Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Dengan Penjamin Perusahaan Daerah

No Pict

Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Sibernetika.

No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dihubungkan Dengan Aspek Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia

No Pict

Perlindungan Karya Cipta Di Perusahaan Pers Media Cetak Dihubungkan Dengan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog