Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG. 1726/K/PDT/1986 TENTANG BANK JUAL TANAH AGUNAN TANPA LELANG DAN MASALAH LEMBAGA HUKUM CESSIE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2810 K/PDT/1989, TANGGAL 20 APRIL 1993 MENGENAI KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIN OFFSHORE LOAN YANG TIDAK DILAPORKAN TERHADAP DEBITUR INDONESIA ANTARA SOCIETE GENERALE SINGAPORE MELAWAN PT SARANG TEHNIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP AL-WAKALAH BAI AS-SALAM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 19992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Luas Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Diperkotaan Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencabutan Izin Usaha Bank dan Akibatnya Terhadap Hak Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Pada Bank Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperate Governace Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Manajer Investasi Terhadap Kerugian Investor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DITEMPUH OLEH PT BANK HS 1906 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DENGAN CV BINTANG LABUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Atas Kepastian Hukum Hak Kreditor Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Tentang Pembatalan SK Perubahan Anggaran Dasar PT Bidang Pertelevisian Dalam Sengketa Kerjasama Pengelolaan Televisi Dikaitkan Dengan Hak Pihak Ketiga Sebagai Investor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Hak Kreditur Dalam Kepailitan PT. Tbk Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Jaminan Proyek Dalam Pemberian Kredit Sindikasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Kreasi Dikaitkan Dengan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pada Perum Pegadaian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Ulayat Dalam Hak Guna Usaha Perusahaan Pertambangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP MENGENAL NASABAH DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK PENCUSIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchisor Asing Dihubungkan Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Kerugian Akibat Transfer Dana Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN BPR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PEDAGANG PERHIASAN EMAS DALAM JUAL BELI PERHIASAN EMAS DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KONSUMEN KARENA KUALITAS TINDAKAN MEMENUHI STANDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Independensi Bank Indonesia ( Bi ) Dikaitkan Dengan Penyelesaian Bank Bermasalah Dalam Upaya Pengembangan Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Peruntukan, Fungsi Dan Penggunaan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI DI KAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI AGUNAN KREDIT DALAM PRAKTEK PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM ELECTRONIC FUNDS TRANFERS SYSTEMS DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL SERTA PROSPEK PENGATURANNTA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Obyek Tanggungan Secara Di Bawah Tangan Akibat Kredit Macet Pada Bank BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA MISLEADING PROSPECTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK BERDASARKAN PASAL 224 HERZIENE INDONESICH REGLEMENT DAN PASAL 1178 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM SISTEM E-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK PADA BANK MUAMALAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi Dalam Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Investor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Traditional Dibidang Keanekaragaman Hayati Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog