Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Atas Hak Milik Intelektual Produk Masyarakat Lokal Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Deposan Bank Dalam Likuidasi Bank Dihubungkan Dengan Undang-Undang Prlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Industri Perikanan Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dihubungkan Dengan Aspek Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pewaralaba Atas Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Kreditur Konkuren Sebagai Pemohon Pernyataan Pailit Terhadap Hak Istimewa Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Pemberi Waralaba (Franchisor)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DILIKUIDASI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Karya Cipta Di Perusahaan Pers Media Cetak Dihubungkan Dengan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham Di Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Konsumen Barang Impor Bermerek Dihubungkan Dengan Undang-Undang N0.15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa Antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarapan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hak Pengelolaan Sebagai Hak - Hak Administratif Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pengelola Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penjaminan Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pembiayaan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia DIkaitkan Dengan Kepentingan Perekonomian Nasional Dalam Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Jasa Penilai Publik Dalam Pemberian Kredit Perbankan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pemangku Jabatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Status Hak Atas Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Berdasarkan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Pengalihan Kredit Sindikasi Bank Beku Operasi Terhadap Peserta Sindikasi Lainnya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Dihubungkan Dengan Upaya Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Status Bangunan Dalam Perjanjian Pemberian Hak Guna Bangunan Di Ats Hak Milik Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pajak Dalam Penerapan Sanksi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Surat Utang Negara Sebagai Alternatif Investasi Bagi Pengusaha Asing Di Era Global.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Perkembangan Dalam Investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Berdasarkan Asas Keadilan Terhadap Kepentingan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Terwujudnya Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DUHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Industri Hulu Migas Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Kepemilkian Hak Atas Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Dan Pe ngendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Migas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Royalti Ring Back Tone Oleh YKCI Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Melalui Merger Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Badan Hukum Dikaitkan Dengan Hak Kesetaraan Pelaku Usaha Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Putusan Pengadilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Kavling Untuk Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dikaitkan Dengan Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan Pangsa Pasar Bidang Ketenagalistrikan Oleh BUMN Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyediaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimingrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelenggaraan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/Bot) pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat dihubungkan dengan UU Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi Berbentuk Perseroan Terbatas Melalui Penjualan Aset berupa Tanah Dan Bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Objek Barang Perdagangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Pada Perusahaan PMA Melalui Arbitrase

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembangunan Gedung Melalui Arbitrase.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog