Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Frans Daniel Marbun - Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H. - Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

Muhammad Irfan Ridwan - Prita Amali, S.H.,M.H. - Prof. Dr. An-An Chandrawulan S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

ALYA RAHMAYANI - Prof. Dr. An-An Chandrawulan S.H., LL.M. - Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Deviana Yuanitasari S.H., M.H - Muhammad Nafis Qurtubi - Prof. Dr. An-an Chandrawulan S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

SOUTH EAST ASIA JOURNAL CONTEMPORARY BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Arovah, S. indra - Prita Amalia, S.H., M.H. - Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MILIK PT. RIDLATAMA GROUP DALAM PERKARA CHURCHILL MINING MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA

Prof. Dr. An-an Chandrawulan, S.H., LL.M - Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H - Rofi Ayyasy

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

MUHAMMAD NAZLAN ALFIANSYAH - Prof. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Andhini Maulidhina Adib - Prof. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - v

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Prof. Dr. An-An Chandrawulan S.H., LL.M. - Purnama Trisnamansyah S.H., M.H. - Rizka Raniah Rahmat

Detail Cantuman XML Detail Cite

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Muhammad Irfan Ridwan - Prita Amalia, S.H., M.H. - Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Chairunniesa Salsabiela Izzaty - Prita Amalia, S.H., M.H. - Prof. Dr. An-an Chandrawulan, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Fajar Utama - Prof. Dr. An-An Chandrawulan S.H., LL.M. - Purnama Trisnamansyah S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Lucky Firdaus - Prof. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Prof. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - PurnamaTrisnamansyah, S.H., M,H. - Vini Adelin Ifana Debi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Prita Amalia, S.H.,M.H - Prof. Dr. An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M - Resha Roshana Putri

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Bella Fabiola - Devian a Yuanitasari, S.H., M.H. - Prof. Dr. An - An Chandrawulan, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

SOUTH EAST ASIA JOURNAL CONTEMPORARY BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MILIK PT. RIDLATAMA GROUP DALAM PERKARA CHURCHILL MINING MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi