Koleksi

No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No Pict

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979


//