Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Perlindungan Dokumen Elektronik dalam Pemanfaatan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN DI INDONESIA SEBAGAI ALAT INVESTASI DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT PENERAPAN PERATURAN TINDAKAN PENGAMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SAFEGUARD WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCURIAN UANG ELEKTRONIK PAD AKUN ONLINE MARKETPLACE MELALUI PHISHING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP TECHNICAL BARRIER S TO TRADE AGREEMENT WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKUTAN PENUMPANG SIPIL DALAM PENERBANGAN MILITER MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT HERCULES C - 130

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT KHUSUSNYA MENGENAI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT BERDASARKAN CHAPTER 9 TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TURKI ATAS PENEMBAKAN PESAWAT TEMPUR RUSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI PERADILAN ARBITRASE DALAM PENGABULAN PERMINTAAN JAMINAN ATAS BIAYA-BIAYA (SECURITY FOR COSTS) SEBAGAI BENTUK PUTUSAN SELA BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI BREXIT TERHADAP EUROPEAN UNION – REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) SEBAGAI PERJANJIAN INTERNASIONAL BARU DALAM MENGATUR PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HKI DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK INTRUSIVE ADVERTISING PADA LAYANAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TANPA IZIN PEMILIK SITUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRASAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRATIK DIVESTASI SAHAM PADA KEGIATAN USAHA HOLTIKUTURA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA ANTARA PT. PERTAMINA(PERSERO) DAN PT. PERTAMINA EP MELAWAN PT. LIRIK PETROLEUM DENGAN NO. 56PK/PDT.SUS/2011 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No.14387/JB/JEM (PT. PERTAMINA EP & PT. PERTAMINA PERSERO V PT. LIRIK PETROLLEUM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING DAN SUBSIDI YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK KERTAS JENIS CERTAIN COATED PAPER MILIK NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI MELALUI WIRELESS FIDELITY (WIFI) ON BOARD OF AIRCRAFT PESAWAT GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (GATT) / WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN FUNDAMENTAL BREACH BERDASARKAN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGOPERASIAN SISTEM PELUNCURAN UDARA (AIR LAUNCH SYSTEM) HASIL KERJASAM RUSIA DAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SRIWIJAYA AIR TERHADAP PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 268 YANG MENOLAK MENGANGKUT PENUMPANG TUNA NETRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB QUEENSLAND AND NORTERN TERRITORY AERIAL SERVICES LIMITED (QANTAS) TERHADAP WARGA BATAM INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUSIA SEBAGAI LAUNCHING STATE TERHADAP KEGAGALAN ORBIT SATELIT TELKOM-3 MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) TERKAIT DUGAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN IZIN PENGGUNAAN PITA JARINGAN 2,1 GHZ (3rd GENERATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM DOMESTIC ROAMING (JELAJAH DOMESTIK) OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ALAT PENGUAT FREKUENSI (REPEATER) DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SKEMA SENDER KEEP ALL DALAM LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN LISENSI PERSONIL PESAWAT UDARA (PILOT) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PELAKSANAANNYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN EAST CHINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE DI ATAS WILAYAH SENGKETA DI KEPULAUAN SENKAKU ATAU DIAOYU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES DAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENYERANG PIHAK LAIN DALAM KERANGKA CYBERWAR ANTARA FEDERASI RUSIA DAN REPUBLIK ESTONIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DENGAN ALASAN KELEBIHAN BERAT BADAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN SERTA PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI MELALUI COLLECTIVE ACTION DITINJAU DARI KETENTUAN OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES TAHUN 2000 DAN OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTER

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog