Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Arief Rachmat Hidayat - Prita Amalia, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D,FCB Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - Prita Amalia, S.H.,M.H. - WISNU AGUNG TRIWIARTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

Agil Ariananto - Atip Latifulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Prita Amalia, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN FAIR AND EQUITABLE TREATMENT STANDARD YANG TERDAPAT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

Prita Amalia, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.FCB Arb. - Rahmellya Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It. Law. - Ibnu Firdaus Bakhri - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ALAT PENGUAT FREKUENSI (REPEATER) DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL. M. In IT Law - Moamar Khadafi - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM SKEMA SENDER KEEP ALL DALAM LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM TELEKOMUNIKASI

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.in ITlaw. - Prita Amalia, S.H.,M.H. - Rheza Firmantiarno

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN LISENSI PERSONIL PESAWAT UDARA (PILOT) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

Dr. Danrivanto Budhijanto, S,H., LL.M.,It.Law - Prita Amalia, S.H., M.H. - Sri Utami Wulandari

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - MONALISA TAMPUBOLON - Prita Amalia, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PELAKSANAANNYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H, LLM.It law - Prita Amalia, S.H., M.H - Vera Carolina

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN EAST CHINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE DI ATAS WILAYAH SENGKETA DI KEPULAUAN SENKAKU ATAU DIAOYU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

AGUS FIRDIANSYAH - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It.Law. - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGARUH TOBACCO BAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERDAGANGAN DAN PRODUKSI ROKOK KRETEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT

Dr.Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - Prita Amalia, S.H. - Regina Ulfi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES DAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BI

Prita Amalia, S.H.,M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,M.H.,Ph.D.,FCBArb - SHANNON PRILLIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENYERANG PIHAK LAIN DALAM KERANGKA CYBERWAR ANTARA FEDERASI RUSIA DAN REPUBLIK ESTONIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M.in IT.Law. - Prita Amalia, S.H., M.H. - Shalomo Mashury

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENOLAKAN PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DENGAN ALASAN KELEBIHAN BERAT BADAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M., IT.Law, FCB - Prita Amalia, S.H.,M.H. - RIDHO SYAPUTRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DR. HJ. RIKA RATNA PERMATA,S.H.,M.H - PRITA AMALIA,S.H.,M.H - Siti Julaeha

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN SERTA PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI MELALUI COLLECTIVE ACTION DITINJAU DARI KETENTUAN OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES TAHUN 2000 DAN OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTER

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H - Ivan Mawara - Prita Amalia, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN FAIR AND EQUITABLE TREATMENT STANDARD YANG TERDAPAT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ALAT PENGUAT FREKUENSI (REPEATER) DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

ASPEK HUKUM SKEMA SENDER KEEP ALL DALAM LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM TELEKOMUNIKASI

ASPEK HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN LISENSI PERSONIL PESAWAT UDARA (PILOT) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PELAKSANAANNYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENETAPAN EAST CHINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE DI ATAS WILAYAH SENGKETA DI KEPULAUAN SENKAKU ATAU DIAOYU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENGARUH TOBACCO BAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERDAGANGAN DAN PRODUKSI ROKOK KRETEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT

PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES DAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BI

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENYERANG PIHAK LAIN DALAM KERANGKA CYBERWAR ANTARA FEDERASI RUSIA DAN REPUBLIK ESTONIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENOLAKAN PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DENGAN ALASAN KELEBIHAN BERAT BADAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PERAN SERTA PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI MELALUI COLLECTIVE ACTION DITINJAU DARI KETENTUAN OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES TAHUN 2000 DAN OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTER

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi