Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUSIA SEBAGAI LAUNCHING STATE TERHADAP KEGAGALAN ORBIT SATELIT TELKOM-3 MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) TERKAIT DUGAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN IZIN PENGGUNAAN PITA JARINGAN 2,1 GHZ (3rd GENERATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP JASA PESAN SINGKAT KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YG DPT DILAKUKAN OLEH IRAN ATAS PENYERANGAN DGN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP FASILITAS NATAZ YG DILAKUKAN OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM DOMESTIC ROAMING (JELAJAH DOMESTIK) OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN FAIR AND EQUITABLE TREATMENT STANDARD YANG TERDAPAT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA YANG DISADAP SECARA MELAWAN HUKUM (UNLAWFUL INTERCEPTION) DALAM PENYADAPAN LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ALAT PENGUAT FREKUENSI (REPEATER) DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SKEMA SENDER KEEP ALL DALAM LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN LISENSI PERSONIL PESAWAT UDARA (PILOT) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PELAKSANAANNYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SURVIVAL CALAUSE DLM BILATERAL INVESMENT TREATY ANATARA INDONESIA DENGAN BELANDA DIHUBUNGKAN UU RI NO 25 THN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN EAST CHINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE DI ATAS WILAYAH SENGKETA DI KEPULAUAN SENKAKU ATAU DIAOYU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH TOBACCO BAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERDAGANGAN DAN PRODUKSI ROKOK KRETEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES DAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENYERANG PIHAK LAIN DALAM KERANGKA CYBERWAR ANTARA FEDERASI RUSIA DAN REPUBLIK ESTONIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DENGAN ALASAN KELEBIHAN BERAT BADAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SUATU PERJANJIAN YANG MEMILIKI PILIHAN PORUM GANDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN SERTA PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI MELALUI COLLECTIVE ACTION DITINJAU DARI KETENTUAN OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES TAHUN 2000 DAN OECD CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SPANAIR PADA TAHUN 2008 DALAM MENUNTUT PIHAK PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG SRIWIJAYA AIR NOMOR PENERBANGAN SJY 071 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA) SEBAGAI PERJANJIAN INTERNASIONAL BARU DALAM MENGATUR PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HKI DIHUBUNGKAN DENGAN TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI KETERKAITAN INDONESIA TERHADAP VOLUNTAARY PARTNERSHIP AGREEMENT (VPA) SEBAGAI BENTUK KERJASAMA BILATERAL ANTARA UNI EROPA - INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAGANGAN KAYU INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI KETERKAITAN INDONESIA TERHADAP VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (VPA) SEBAGAI BENTUK KERJASAMA BILATERAL ANTARA UNI EROPA - INDONESIA SERTA IMPLIKASINYAN TERHADAP PERDAGANGAN KAYU INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI RATIFIKASI PROTOCOL OF SPACE ASSET 2012 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEGIATAN DAN HKM RUANG ANGKASA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTEK PROMOSI TARIF GRATIS LAYANAN TELEKOMUNIKASI SMS UNTUK LINTAS OPERATOR SELULER (OFF NET) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELKEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK INTRUSIVE ADVERTISING PADA LAYANAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TANPA IZIN PEMILIK SITUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRASAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRATIK DIVESTASI SAHAM PADA KEGIATAN USAHA HOLTIKUTURA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY) DALAM PROSES ARBITRASE KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE INTERNASIONAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ratifikasi Cape Town Convention 2001 Oleh Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Industri Penerbangan Ditinjau Dari Segi UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RATIFIKASI CAPE TOWN CONVENTION 2011 OLEH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA ANTARA PT. PERTAMINA(PERSERO) DAN PT. PERTAMINA EP MELAWAN PT. LIRIK PETROLEUM DENGAN NO. 56PK/PDT.SUS/2011 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No.14387/JB/JEM (PT. PERTAMINA EP & PT. PERTAMINA PERSERO V PT. LIRIK PETROLLEUM)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog