Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Dokumen Elektronik dalam Pemanfaatan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN DI INDONESIA SEBAGAI ALAT INVESTASI DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT PENERAPAN PERATURAN TINDAKAN PENGAMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SAFEGUARD WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCURIAN UANG ELEKTRONIK PAD AKUN ONLINE MARKETPLACE MELALUI PHISHING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP TECHNICAL BARRIER S TO TRADE AGREEMENT WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKUTAN PENUMPANG SIPIL DALAM PENERBANGAN MILITER MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT HERCULES C - 130

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT KHUSUSNYA MENGENAI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT BERDASARKAN CHAPTER 9 TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TURKI ATAS PENEMBAKAN PESAWAT TEMPUR RUSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI PERADILAN ARBITRASE DALAM PENGABULAN PERMINTAAN JAMINAN ATAS BIAYA-BIAYA (SECURITY FOR COSTS) SEBAGAI BENTUK PUTUSAN SELA BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI BREXIT TERHADAP EUROPEAN UNION – REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN ICSID TRIBUNAL TERHADAP BIT CLAIM YANG DIAJUKAN INVESTOR ATAS DASAR GUGATAN PELANGGARAN INVESTMENT CONTRACT OLEH HOST STATE BERDASARKAN KONVENSI ICSID 1965

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DALAM CHATTING ROOM DI FACEBOOK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN DI INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG–UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM HAK LABUH SATELIT KOMERSIAL BAGI KEPENTINGAN KEDAULATAN DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA MENURUT REGULASI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTEK PROMOSI TARIF GRATIS LAYANAN TELEKOMUNIKASI SMS UNTUK LINTAS OPERATOR SELULER (OFF NET) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELKEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK INTRUSIVE ADVERTISING PADA LAYANAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TANPA IZIN PEMILIK SITUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRASAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRATIK DIVESTASI SAHAM PADA KEGIATAN USAHA HOLTIKUTURA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY) DALAM PROSES ARBITRASE KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE INTERNASIONAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ratifikasi Cape Town Convention 2001 Oleh Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Industri Penerbangan Ditinjau Dari Segi UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RATIFIKASI CAPE TOWN CONVENTION 2011 OLEH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA ANTARA PT. PERTAMINA(PERSERO) DAN PT. PERTAMINA EP MELAWAN PT. LIRIK PETROLEUM DENGAN NO. 56PK/PDT.SUS/2011 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No.14387/JB/JEM (PT. PERTAMINA EP & PT. PERTAMINA PERSERO V PT. LIRIK PETROLLEUM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL YG MELANGGAR KEPENTINGAN NASIONAL BERDASARKAN PSL 85 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO 7 THN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 196

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN EKSPOR BIOFUEL UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP WTO DAN PERJANJIAN TBT (TECHNICAL BARRIES TO TRADE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING DAN SUBSIDI YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK KERTAS JENIS CERTAIN COATED PAPER MILIK NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK PRIVASI ( PRIVASY RIGHT) PD PROGRAM SIARAN INFOTAINMENT YG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYAIARAN TELEVSI SWASTA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 32 THN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI MELALUI WIRELESS FIDELITY (WIFI) ON BOARD OF AIRCRAFT PESAWAT GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (GATT) / WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN FUNDAMENTAL BREACH BERDASARKAN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MALAYSIA AIRLANES (MAS) MH 370 TERHADAP PENUMPANG KHUSUSNYA WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGOPERASIAN SISTEM PELUNCURAN UDARA (AIR LAUNCH SYSTEM) HASIL KERJASAM RUSIA DAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA (SPACE DEBRIS) YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN SPACE TREATIES DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BANDAR UDARA TERKAIT RUNWAY END SAFETY AREA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SRIWIJAYA AIR TERHADAP PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 268 YANG MENOLAK MENGANGKUT PENUMPANG TUNA NETRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB QUEENSLAND AND NORTERN TERRITORY AERIAL SERVICES LIMITED (QANTAS) TERHADAP WARGA BATAM INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUSIA SEBAGAI LAUNCHING STATE TERHADAP KEGAGALAN ORBIT SATELIT TELKOM-3 MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) TERKAIT DUGAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN IZIN PENGGUNAAN PITA JARINGAN 2,1 GHZ (3rd GENERATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEMBALI DIBUKANYA AKSES SITUS VIMEO YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP JASA PESAN SINGKAT KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog