Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG MASIH BERSTATUS BADAN HUKUM NAMUN TELAH DIBUBARKAN BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DITINJAU DARI CEDAW TAHUN 1979, KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951, DAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR YANG MENJADI NAMA GENERIK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN FORUM ANAK KOTA BANDUNG SEBAGAI WADAH EKSPRESI DAN ASPIRASI ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TIDAK MAMPU, DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM PT. AGUNG PODOMORO TERHADAP KESALAHAN PELETAKAN SITA JAMINAN TERKAIT PERKARA ANTARA PT. SUNTER AGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT AND CONCSTTRUCTION DENGAN LINAWATY TJHANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RUMAH DINAS TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) YANG PENGUASAANNYA DIPEGANG OLEH PEJABAT YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268 K/Sip/1980 MENGENAI PERKARA PERTANGGUNGJAWAABAN PERSEROAN TERBATAS BERSIFAT MANDIRI TERLEPAS DARI PENGURUSNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN ICJ ( INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) MENGENAI APPLICATION OF INTERIM ACCORD 13 SEPTEMBER 1995 ( THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA V GREECE) GENERAL LIST NO. 142 5 DESEMBER 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 665/K/PID.SUS/2012 DALAM UPAYA MENCEGAH ADANYA DISPARITAS YANG TIMBUL DARI DAMPAK HUKUM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT ALASAN PEMBERATAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN TUKANG GIGI DI KOTA BANDUNG SEBAGAI PELAYANAN KESEHATAN NO MEDIS DIBIDANG ORTODONTI DIKAITKAN DGN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN ADANYA PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA JASA KARGO YANG DILAKUKAN OLEH PT. ANGKASA PURA I BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SANKSI KEPADA DIPLOMAT ASING YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 128/PDT/1999 /PT.MDN TANGGAL 21 SEPTEMBER 1999 TENTANG TANGGUNG JAWAB AVALIST/PENJAMIN ATAS HUTANG DEBITUR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENERBANGAN INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK BAGI PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MIRANDA GOELTOM ATAS PEMBERIAN TRAVELLERÆS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR- RI PERIODE 1999- 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA BAKU YANG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) UNTUK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA PT ICHITEX DAN PT LONG SUN DI KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas penerbitan sertipikat ganda dikaitkan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN PURI PADJADJARAN TANJUNG SARI SUMEDANG AKIBAT PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN AWAL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DR PEKERJA PT DOOSAN JAYA SUKABUMI YG MENINGGAL DUNIA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. ATRHAASIA FINANCE SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE ATAS PEMINDAHTANGANAN OBJEK FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR OBLIGASI DALAM HAL EMITEN OBLIGASI PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU PASAR MODAL DAN UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP AGAMA MINORITAS DAN KEPERCAYAAN MINORITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT DALAM HAL TERJADI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG MERUGIKAN INVESTOR PADA PT. CSM BINTANG INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK MANDIRI (Persero) CABANG PRABUMULIH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM IZIN ISTERI SEBAGAI SYARAT POLIGAMI BAGI SUAMI YANG AKAN MENIKAH LAGI BERDASARKAN HIUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH SEBAGAI NAZHIR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 2004 TENTANG WAKAF DAN UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN LEASING DAN AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BI-TAMLIK MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH )KHES) DALAM PEMBIAYAAN PESAWAT TERBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NO.08/KPPU-M/2012 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 366K/PDT.SUS/2012 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG KI-KO ANTARA STEVEN ERWIN WIJAYA MELAWAN PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRADA S.A. MELAWAN FAHMI BABRA TENTANG PENGGUNAAN MEREK PRADA" DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS-WTO DAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK"NALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRADA S.A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog