Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA PENJARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN SUKAMISKIN DIAKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pembinaan Terpidana Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1842.K/Pid/1986, TANGGAL 29 APRIL 1989, TENTANG PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DENGAN SYARAT KHUSUS BERUPA KEWAJIBAN UNTUK MINTA MAAF KEPADA PIHAK SAKSI KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 136.K/PID/1986 TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PADA PASAL 170 DAN PASAL 406 KUHPIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PN. JAKSEL DAN PT. DKI TERHADAP NY. HELEN TEJA SAPUTRA DAN LIE GI OW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 117/PID.B/2003/PN.SMD TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PRODUK PT UNILEVER INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI TERHADAP PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PEMILU PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DALAM MEKANISME KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN DALAM KASUS PENYEKAPAN WARTAWAN YANG SEDANG MELAKUKAN PELIPUTAN ATAS DUGAAN ADANYA MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN LISBET BORO SITANGGANG ATAS PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH SIHAT SIHAT SINAGA DAN KAWAN KAWAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN BUDIANTO SITANGGANG MENINGGAL DUNIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SOFYAN SULAEMAN DKK DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERBEDAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA PARA PEMILIK TANAH YANG MELEBIHI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana d Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT KETENTUAN PASAL 27 AYAT (1) HURUF b UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI TANGGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN MISKIN YANG DISANDERA OLEH RUMAH SAKIT KARENA TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PENGOBATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 333 KUHP TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Penghakiman Massa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI MEDIS TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 64 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PENARI EROTIS (SEXY DANCER) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Perlu Atau Tidaknya Hakim Memperoleh Persetujuan Terdakwa Terhadap Penahanan Saksi Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA (EVENT ORGANIZER) TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM PERTUNJUKAN MUSIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRIMINASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004""PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog