Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Mengawal Konstitusi : Pengabdian Seorang Guru Besar, Prof. Dr. HR. Taufik Sri Soemantri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ORANG TUA LANSIA OLEH ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MILIK PT. RIDLATAMA GROUP DALAM PERKARA CHURCHILL MINING MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDISTRIBUSIAN ORDER LAYANAN ANTARJEMPUT PENUMPANG YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI TERHADAP MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Perjanjian Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Penanaman Modal di Indonbesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mengawal Konstitusi : Pengabdian Seorang Guru Besar, Prof. Dr. HR. Taufik Sri Soemantri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mengawal Konstitusi : Pengabdian Seorang Guru Besar, Prof. Dr. HR. Taufik Sri Soemantri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL KERUSAKAN BARANG MUATAN PADA KAPAL YANG DINYATAKAN LAIK LAUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PELAYARAN DAN KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PROSES AMANDEMEN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIKAITKAN DENGAN KONSEP KEDAULATAN EKONOMI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGIKATAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DALAM PRAKTEK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar : Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Indefinitif Akibat Peristiwa Force Majeure dalam Pelakasanaan Carter Perjalanan (Voyage Charter) Tanpa Tanggal Pengiriman (Delivery Date) Dihubungkan dengan KUHD Dan KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH FRANCHISEE PADA PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA P.T. INTI KASOEM DENGAN RINNA HERLINDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum kontrak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL MUSTIKA RATU DARI TINDAKAN CYBERQUATTING YANG DILAKUKAN OLEH TJANDRA SUGIONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2250 K/PDT/1994 TENTANG MEREK DYNASTATION ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN cq. DIREKTORAT MEREK MELAWAN KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI ANAK SAH MENURUT HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUMANTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM JABATAN SULTAN PADA SISTEM PEWARISAN ADAT KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UUD 1945 SECARA MURNI DAN KONSUKUEN TERHADAP SUSUNAN KEANGGOTAAN MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 1971-1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENAHANAN GINANJAR KARTASASMITA OLEH JAKSA AGUNG DALAM PERKARA PRA PERADILAN NO. 11/PID.PRAD/2001/PN. JAKSEL MENGENAI TINDAK PIDANA KONEKSITAS DITINJAU DARI UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK OLEH PIHAK ASING BERDASARKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DIHUBUNGKAN DENGAN PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERNANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKO DI KENAGARIAN AMPANG GADANG DITINJAU DR PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 5 THN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN SECARA HUKUM ADAT SUNDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN ASURANSI KREDIT DALAM MEMBANTU MENGATASI RISIKO PENGEMBALIAN KREDIT USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN EKSISTENSI USAHA KECIL DALAM DUNIA USAHA MENURUT UU NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGELRLIJK WETBOEK) INDONESIA BERDASARKAN PERBANDINGAN DENGAN SALE CONTRACT MENURUT THE CIVIL CODE OF JAPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERALIHAN PERUNTUKKAN OBJEK ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANGUNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM JUAL BELI IJON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA SOLUSI PENANGGULANGANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog