Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak dan kewajiban janda terhadap harta suarang dalam masyarakat adat Minangkabau dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak mewaris anak hasil pinjam Jago dalam adat Batak Simalungun dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hkm Tentang Penyelesaaian Perkara Tindak Pidana Melalui Perdamaian (Mediasi) Konsep Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum agraria terhadap status hukum tanah Laba Pura" yang didaftarkan atas nama perorangan berkaitan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. SK/556/DJA/1986 tentang penunjukan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai"ajian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan anak angkat pada masyarakat Cirebon jawa Barat ditinjau dari hukum waris adat dan hukum waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN BUDIDAYA DITINJAU DARI SEGI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pewarisan dalam masyarakat adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam hal seorang sultan tidak memiliki keturunan berdasarkan hukum adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis pembayaran zakat maal sebagai pengurangan penghasilan kena pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis perkawinan antar agama dihubungkan dengan Undang Undang perkawinan No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis tentang Restorative Justice Dihubungkan dengan Upaya Penerapan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Unda-Undang No. 35 Th 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Th 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Restorative Justice Dihubungkan Dengan Upaya Penerapan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatat pada masyarakat keturunan Tionghoa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perpindahan agama dalam kerangka UU no. 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum hak opsi dalam penyelesaian perkara waris sebagaimana diatur didalam UU No. 7 th 1989 tentang peradilan agama dihubungkan dengan efektifitas dan kesadaran hukum ahli waris muslim menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum Islam terhadap tanggung jawab ahli waris dalam hal harta peninggalan tidak mencukupi untuk pelunasan utang pewaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi hak ulayat atas tanah pada masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis dalam era otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pluralisme Hukum Dan Proses Negosiasi Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Penguasaan Hutan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KECERDASAN EMOSI DAN SPIRITUAL (ESQ) TERHADAP KINERJA DAN KESUKSESAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan harta waris oleh anak laki-laki tertua menurut adat Lampung Way Kanan (pepadun) di analisis dengan hukum waris adat dan huukm waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan PrefesionalDan Integritas Kepolosian Negara Republik Indonesia Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN PROFESIONAL DAN INTEGRITAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDNAG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa antara Balai Pembibitan Ternak Unggul selaku pengguna tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat di Sumbar dihubungkan dengan hukum adat UUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyimpangan tugas dan tanggung jawab mamak terhadap mamak kepala waris tentang harta pusaka tinggi menurut hukum adat di masyarakat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog