Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perpsektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Yang Efektif.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem kewarisan bagi ahli waris yang diragukan status kelaminnya (Khuntsa) menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569 K/Sip/1983 TANGGAL 13 JUNI 1984 ANTARA NY. TJIA HONG TJIN LAWAN RUSTAM DAN ACHWANUDIN MENGENAI PERJANJIAN GADAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan hukum kewarisan terhadap harta bersama dalam lingkungan adat Minagkabau dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan peraturan pemerintah No. 24 th 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan hukum terhadap hak-hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dihubungkan dengan U U N0.1 Th 1974 dan U U N0.23 Th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta gono gini dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian pada Masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian waris bagi istri dan anak dari pelaku poligami ditinjau dari hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKAAN RAHASIA KELUARGA DALAM ACARA REALITY SHOW DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KPERCAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Pidana Pengusaha Angkutan Umum Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Ketidak Laikan Jalan Kendaraan Bermotor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS DARI DIIZINKANNYA OPERASI PEMBIAYAAN PERBANKAN DENGAN SISTEM PEMBAGIAN HASIL BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ISLAM, TERHADAP EKSISTENSI SISTEM HUKUM EKONOMI EKONOMI ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas surat wasiat dalam pembagaian waris berdasarkan hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum hak atas kepemilikan tanah pada masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hak waris anak Tunggu Tubang terhadap harta pusaka di Kecamatan Semende Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan dengan hukum kewarisan adat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN MELALUI VIDEOTELECONFERENCE DALAM HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang gadai atas tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat dihubungkan dengan perjanjian gadai sejak berlakunya UUPA dan UU no. 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum waris Islam dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang pergeseran hak dan kewajiban mamak (paman) menurut hukum waris adat Minangkabau dihubungkan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap isbat nikah di bawah tangan dalam kaitannya dengan hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Inpres no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jual beli harta warisan dalam hukum adat Minangkabau oleh ahli waris yang titunjuk dalam surat wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap mahar (mas kawin) yang belum dibayar pada saat perceraian berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan kompilasi hukum Islam (analisis terhadap putusan MA RI no. 324/K/AG/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU MENJADI HAK GUNA USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KORBAN BENCANA ALAM DENGAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak dan kewajiban janda terhadap harta suarang dalam masyarakat adat Minangkabau dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak mewaris anak hasil pinjam Jago dalam adat Batak Simalungun dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hkm Tentang Penyelesaaian Perkara Tindak Pidana Melalui Perdamaian (Mediasi) Konsep Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum agraria terhadap status hukum tanah Laba Pura" yang didaftarkan atas nama perorangan berkaitan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. SK/556/DJA/1986 tentang penunjukan Pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai"ajian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan anak angkat pada masyarakat Cirebon jawa Barat ditinjau dari hukum waris adat dan hukum waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN BUDIDAYA DITINJAU DARI SEGI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog