Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEWAKILI PERSEROAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausul Larangan Kompetisi Dalam Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK TYING IN DALAM PENYALAH GUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN YANG DIALAMI ANAK PERUSAHAAN OLEH INDUK PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK AQUA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TIRTA INVESTAMA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU - L/ 2015 TENTANG DUG AAN PELANGGARAN PENGUASAAN PASAR DAN POSISI DOMINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN KERJASAMA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. PADA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL CILEUNYI -­‐ SUMEDANG -­‐ DAWUAN (CISUMDAWU) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 20 15 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PE NJUALAN SUPLEMEN MAKANAN TANPA IZIN BADAN P ENGAWAS O BAT DAN M AKANAN MELALUI JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK ASURANSI JIWA UNIT-LINK SEBAGAI SARANA INVESTASI DALAM BENTUK REKSA DANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESTRUKTURISASI BUMN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG TELEKOMUNIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 01 PK/N/2001 ANTARA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) MELAWAN PT. MUARA ALAS PRIMA TENTANG PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 11/KPPU-I/2005 MENGENAI PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA SEHAT YANG DILAKUKAN PT. SEMEN GRESIK Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008 MENGENAI PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 01/PDT.KPPU/2004/PN.JAK.SEL TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR PERKARA 08/KPPU-L/2003 MENGENAI DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR : 41/PAILLIT/2007/PN.NIAGA/JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KLAIM ASURANSI ABDUL QODIR JAELANI TERHADAP PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DITINJAU DARI KUHD DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN STUDI KASUS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH TELKOM COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (TCDC) P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTOR PADA KASUS GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN OBLIGASI NEGARA SECARA OVER THE COUNTER 9OTC) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PRINSIP MEREK YANG TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HAL HILANGNYA POLIS AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN DALAM TRANSAKSI FORWARD BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT SEBAGAI JAMINAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MEKANISME GO PRIVATE PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK. BERDASARKAN KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT.BANK JABAR BANTEN, Tbk. TERKAIT PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEMBANGAN DUNIA USAHA ANTARA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETI KEMAS KOJA TERHADAP PENGGUNA JASA BONGKAR MUAT TERKAIT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT/DWELLING TIME DI TERMINAL PETI KEMAS KOJA PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM RANGKA KELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) SEBAGAI SARANA PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. KERATA API INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog