Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN ATAS KECELAKAAN TUNGGAL AKIBAT KERUSAKAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT DI DALAM TRANSAKSI REPURCHASE (REPO) SAHAM SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PASAR MODAL MENGENAI REPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN GADAI ONLINE MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM BASUKI ARTHA SEMESTA DITINJAU DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PERANAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMBAYARAN KLAIM SECARA EXGRATIA PADA KLAIM ASURANSI YANG DITOLAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN TANJUNG LESUNG SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN OBLIGASI KONVERSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUNDURAN DIRI RUMAH SAKIT DARI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKAN LANGSUNG PT NETWAY UTAMA DALAM PROYEK OUTSOURCING ROLL OUT CUSTOMER INFORMATION SYSTEM RENCANA INDUK SISTEM INFORMASI (CISRISI) OLEH PT PLN DISTRIBUSI JKARTA RAYA DAN TANGERANG DITINJAU DARI UU NO. 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DALAM MELINDUNGI PELANGGAN PAM JAYA AKIBAT PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS YANG DILAKUKAN PAM JAYA DAN MITRA SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG DITAWARKAN DENGAN ADANYA POTONGAN HARGA/DISKON OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI DALAM SISITEM DISTRIBUSI PT. PERTAMINA DENGAN PT. IGAS UTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDNG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PENJUALAN ARTIKEL OLEH BENING KLIPING MENURUT UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRATIK DIVESTASI SAHAM PADA KEGIATAN USAHA HOLTIKUTURA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK ASURANSI JIWA UNIT-LINK SEBAGAI SARANA INVESTASI DALAM BENTUK REKSA DANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESTRUKTURISASI BUMN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS BADAN HUKUM PT ASEAN ACEH FERTILIZER (DALAM LIKUIDASI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN FATWA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119/KMA/VII/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG TELEKOMUNIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 124K/PDT.SUS/2011 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PT. JAPAN ASIA INVESTMENT CORPORATION INDONESIA TERHADAP PT. ISTAKA KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 05/KPPU-L/2009 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KEGIATAN EVENT ORGANIZER (EO) LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) TINGKAT NASIONAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DITINJAU DARI UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 01 PK/N/2001 ANTARA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) MELAWAN PT. MUARA ALAS PRIMA TENTANG PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 11/KPPU-I/2005 MENGENAI PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA SEHAT YANG DILAKUKAN PT. SEMEN GRESIK Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008 MENGENAI PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/Pdt.Sus/2007 ANTARA TJIPTO SISWOJO SELAKU SEKUTU AKTIF CV. TJAHJA SARI MELAWAN SIAM CORPORATE FINANCE INC MENGENAI TANGGUNG JAWAB RENTENG SEKUTU AKTIF DALAM PROSES KEPAILITAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 01/PDT.KPPU/2004/PN.JAK.SEL TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR PERKARA 08/KPPU-L/2003 MENGENAI DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR : 41/PAILLIT/2007/PN.NIAGA/JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEGIATAN ASURANSI UNITLINK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN ASURANSI DAN DANA INVESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KLAIM ASURANSI ABDUL QODIR JAELANI TERHADAP PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DITINJAU DARI KUHD DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN STUDI KASUS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH TELKOM COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (TCDC) P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTOR PADA KASUS GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN OBLIGASI NEGARA SECARA OVER THE COUNTER 9OTC) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PRINSIP MEREK YANG TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HAL HILANGNYA POLIS AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog