Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KAJIAN YURIDIS PENJATAHAN SAHAM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERIHAL KLAIM GARANSI BARANG YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG DIRUGIKAN OLEH HASIL RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN INDIVIDUAL ACTION MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) OLEH PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODAL KEPADA PERSEKUTUAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN DAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN KENDARAAN JALAN RAYA PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN, UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA AGEN PENGIRIMAN KARGO LEWAT JALUR UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN ASURANSI DALAM PRAKTIK KEPAILITAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG û UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENILAI KERUGIAN ASURANSI (LOSS ADJUSTER) TERHADAP PERHITUNGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGUNGJAWABAN BIRO JASA BOUCHE TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KLIEN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KECURANGAN ASURANSI (INSURANCE FRAUD) YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARA PELAKU USAHA DALAM KASUS IKLAN YANG MENGELABUI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIGITAL NOTARY SERVICES SEBAGAI MEDIA NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN JABATANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG û UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG û UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEK BERAGUN ASET (ASET BACKED SECURITIES) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DIHUBUNGKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PERATURAN BAPEPAM No. IX.K1.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM No. Kep. 28/PM 2003 TENTANG PEDOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION AGREEMENT ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN PT. EXXON MOBIL OIL INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LADANG MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COOPERATION AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PERDAGANGAN DALAM SISTEM COUNTER TRADE SEBAGAI USAHA PENEROBOSAN EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI SITA JAMINAN ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA MANAJER INVESTASI DAN INVESTOR DALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK ATAS PENAWARAN SAHAM PERDANA YANG DILAKUAKN OLEH EMITEN YANG SEDANG DALAM SENGKETA HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISKEBERADAAN PERJANJIAN ESCROW (ESCROW AGREEMENT) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMBAYARAN KLAIM SECARA EXGRATIA PADA KLAIM ASURANSI YANG DITOLAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUNDURAN DIRI RUMAH SAKIT DARI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKAN LANGSUNG PT NETWAY UTAMA DALAM PROYEK OUTSOURCING ROLL OUT CUSTOMER INFORMATION SYSTEM RENCANA INDUK SISTEM INFORMASI (CISRISI) OLEH PT PLN DISTRIBUSI JKARTA RAYA DAN TANGERANG DITINJAU DARI UU NO. 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DALAM MELINDUNGI PELANGGAN PAM JAYA AKIBAT PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS YANG DILAKUKAN PAM JAYA DAN MITRA SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI DALAM SISITEM DISTRIBUSI PT. PERTAMINA DENGAN PT. IGAS UTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDNG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERUM PEGADAIAN MENJADI PT (PERSERO) TERHADAP KEGIATAN USAHA PERUM PEGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS DUGAAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM 9INSIDER TRADING) PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI TYING AGREEMENT DALAM KASUS PERJANJIAN TERTUTUP TERHADAP PENYEWAAN LAHAN PELABUHAN DENGAN KLAUSUL WAJIB BONGKAR MUAT OLEH PT PELINDO II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog