Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG DITAWARKAN DENGAN ADANYA POTONGAN HARGA/DISKON OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI DALAM SISITEM DISTRIBUSI PT. PERTAMINA DENGAN PT. IGAS UTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDNG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PDAM KOTA MANADO DAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN BV. TIRTA SULAWESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PENJUALAN ARTIKEL OLEH BENING KLIPING MENURUT UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan terhadap pelaksanaan tugas Balai Meteorologi Dinas Perdagangan Kab. Karawang Jawa Barat terhadap alat-alat timbang di pasar tradisional dihubungkan dengan UU no. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Atas Pengaruh Penyimpangan Dokumen Letter of Credit Terhadap Penyelesaian Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Uniform Custom and Practise For Documentary Credit ICC Publication

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRATIK DIVESTASI SAHAM PADA KEGIATAN USAHA HOLTIKUTURA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK ASURANSI JIWA UNIT-LINK SEBAGAI SARANA INVESTASI DALAM BENTUK REKSA DANA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESTRUKTURISASI BUMN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS BADAN HUKUM PT ASEAN ACEH FERTILIZER (DALAM LIKUIDASI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN FATWA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119/KMA/VII/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG TELEKOMUNIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 124K/PDT.SUS/2011 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PT. JAPAN ASIA INVESTMENT CORPORATION INDONESIA TERHADAP PT. ISTAKA KAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 05/KPPU-L/2009 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KEGIATAN EVENT ORGANIZER (EO) LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) TINGKAT NASIONAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DITINJAU DARI UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 01 PK/N/2001 ANTARA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) MELAWAN PT. MUARA ALAS PRIMA TENTANG PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 419/PDT.G/1996/PT DKI MENGENAI PERKARA PATEN SEDERHANA LIST PROFIL BERBENTUK JAMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 11/KPPU-I/2005 MENGENAI PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA SEHAT YANG DILAKUKAN PT. SEMEN GRESIK Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NO. 3/KPPU-L-I/2000 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, YANG DILAKUKAN OLEH PT IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008 MENGENAI PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 22/K/N/2000 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN ANTARA PT DAINIPPON INK & CHEMICALS INDONESIA MELAWAN CV MANTRADE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/Pdt.Sus/2007 ANTARA TJIPTO SISWOJO SELAKU SEKUTU AKTIF CV. TJAHJA SARI MELAWAN SIAM CORPORATE FINANCE INC MENGENAI TANGGUNG JAWAB RENTENG SEKUTU AKTIF DALAM PROSES KEPAILITAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 01/PDT.KPPU/2004/PN.JAK.SEL TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR PERKARA 08/KPPU-L/2003 MENGENAI DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR : 41/PAILLIT/2007/PN.NIAGA/JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KARTU ATM DALAM TRANSAKSI PERBANKAN OLEH NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KECURANGAN ASURANSI (INSURANCE FRAUD) YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARA PELAKU USAHA DALAM KASUS IKLAN YANG MENGELABUI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT. INDOSAT Tbk. DENGAN PT. SATELINDO DAN PT. INDOSAT MULTIMEDIA (IM3) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI SEBAGAI PERJANJIAN TAMBAHAN DALAM FINANCIAL LEASE DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERJANJIANDALAM KUHPERDATA DAN KETENTUAN ASURANSI DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIGITAL NOTARY SERVICES SEBAGAI MEDIA NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN JABATANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG û UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG û UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEK BERAGUN ASET (ASET BACKED SECURITIES) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DIHUBUNGKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PERATURAN BAPEPAM No. IX.K1.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM No. Kep. 28/PM 2003 TENTANG PEDOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION AGREEMENT ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN PT. EXXON MOBIL OIL INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LADANG MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COOPERATION AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PERDAGANGAN DALAM SISTEM COUNTER TRADE SEBAGAI USAHA PENEROBOSAN EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI SITA JAMINAN ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA MANAJER INVESTASI DAN INVESTOR DALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK ATAS PENAWARAN SAHAM PERDANA YANG DILAKUAKN OLEH EMITEN YANG SEDANG DALAM SENGKETA HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog