Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

Analisis Hukum Terhdap Rangkap Jabatan Direksi Perusahaan Persero Sebagai Dewan Komisaris Pada Anak Perusahaan Berdasarkan Hukum Perseroan Dan Hukum Persaingan Usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) MELALUI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS KOMISARIS INDEPENDEN DI PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk. DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS DUGAAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM 9INSIDER TRADING) PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK. DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI TYING AGREEMENT DALAM KASUS PERJANJIAN TERTUTUP TERHADAP PENYEWAAN LAHAN PELABUHAN DENGAN KLAUSUL WAJIB BONGKAR MUAT OLEH PT PELINDO II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1038/K/PDT.SUS/2010 TENTANG TINDAKAN KURATOR DALAM MENOLAK TAGIHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN INDUK ANTARA CHUAN SOOT HUAT INDUSTRIAL GROUP LTD DENGAN ROYANDI HAIKAL, S.h.,m.h SELAKU KURATOR PT. CEMERLANG SELARAS WO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TENTANG PERMENKOMINFO NO.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN GATS DAN HKUM PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM PRODUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM BENTUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSRO) TBK DITINJAU DARI UNDANGF-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT EDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Mengenai Syarat Permohonan Pailit dalam Pasal 2 UU No. 37 Th 2004 Dikaji Berdasarkan Perspektif Normatif dan Putusan Hakim dalam Perkara Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KOMPENSASI DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis perjanjian dan perlindungan konsumen terhadap pendistribusian dan niaga bahan bakar minyak (BBM) oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN ATAS KECELAKAAN TUNGGAL AKIBAT KERUSAKAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT DI DALAM TRANSAKSI REPURCHASE (REPO) SAHAM SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PASAR MODAL MENGENAI REPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Aksi Korporasi Penyelenggara Telekomunikasi dalam Pemanfaatan Spekuensi Radio dikaitkan dengan Persaingan Usaha di Bidang Industri Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN GADAI ONLINE MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM BASUKI ARTHA SEMESTA DITINJAU DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA (NATIONAL TREATMENT) BAGI PMDN DAN PMA TERKAIT DENGAN OBLIGASI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI (UNKMK) MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum perjanjian lisensi antara pengusaha warnet sebagai penguna akhir dengan Microsoft Indonesia dihubungkan dengan UU no.9 Th 2002 tentang hak cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PERANAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PT JASARAHARJA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG (ASURANSI SOSIAL) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMBAYARAN KLAIM SECARA EXGRATIA PADA KLAIM ASURANSI YANG DITOLAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN TANJUNG LESUNG SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan hak regres oelh bank pembayar terhadap eksportir sebagai akibat unpaid bills dari bank penerbit dalam transaksi ekspor impor dihubungkan dengan UCP 500 juncto UCP 600

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN OBLIGASI KONVERSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUNDURAN DIRI RUMAH SAKIT DARI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKAN LANGSUNG PT NETWAY UTAMA DALAM PROYEK OUTSOURCING ROLL OUT CUSTOMER INFORMATION SYSTEM RENCANA INDUK SISTEM INFORMASI (CISRISI) OLEH PT PLN DISTRIBUSI JKARTA RAYA DAN TANGERANG DITINJAU DARI UU NO. 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DALAM MELINDUNGI PELANGGAN PAM JAYA AKIBAT PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS YANG DILAKUKAN PAM JAYA DAN MITRA SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG DITAWARKAN DENGAN ADANYA POTONGAN HARGA/DISKON OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI DALAM SISITEM DISTRIBUSI PT. PERTAMINA DENGAN PT. IGAS UTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDNG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PDAM KOTA MANADO DAN PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN BV. TIRTA SULAWESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PENJUALAN ARTIKEL OLEH BENING KLIPING MENURUT UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KOMPERATIF TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DAN TATACARA MERGER DALAM UU PT, UU PERBANKAN DAN UU PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank atas hilangnya barang titipan milik nasabah pada perjanjian penitipan barang dalam sistem perbankan di Indonesia dihubungkan dengan UU ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN DALAM TRANSAKSI FORWARD BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT SEBAGAI JAMINAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN SUATU BARANG YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKLAIKAN SUATU KARGO BERDASARKAN PERJANJIAN CAPTER WAKTU DITINJAUAN DARI KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENILAI PUBLIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENILAIAN ASET DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA YANG WANPRESTASI PADA PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog