Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI BAWANG PUTIH YANG DILAKUKAN BEBERAPA IMPORTIR DALAM KAJIAN KETENTUAN KARTEL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERIHAL KLAIM GARANSI BARANG YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG DIRUGIKAN OLEH HASIL RUPS DIHUBUNGKAN DENGAN INDIVIDUAL ACTION MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) OLEH PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBANKAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN ASURANSI DAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap invensi hasil rekayasa genetika berdasarkan UU no. 14 tahun 2001 tentang paten dan TRIPs-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BERKAITAN DENGAN PENGUSAHA YANG MELALIKAN KEWAJIBANNYA PADA PERUSAHAAN PMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODAL KEPADA PERSEKUTUAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN DAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN KENDARAAN JALAN RAYA PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN, UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA AGEN PENGIRIMAN KARGO LEWAT JALUR UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN ASURANSI DALAM PRAKTIK KEPAILITAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen akibat pelanggaran iklan rokok di media luar ruang dalam hubungan dengan pengamanan rokok bagi kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG û UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penggunaan merek terkenal dihubungkan dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENILAI KERUGIAN ASURANSI (LOSS ADJUSTER) TERHADAP PERHITUNGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTANYA PADA KOPERASI SERBA USAHA LANGIT BIRU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGUNGJAWABAN BIRO JASA BOUCHE TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KLIEN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Sistem E-Procurement pada Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Dikaitkan dengan Good Corporate Governance (GCG) dan Undang2 No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KARTU ATM DALAM TRANSAKSI PERBANKAN OLEH NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KECURANGAN ASURANSI (INSURANCE FRAUD) YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARA PELAKU USAHA DALAM KASUS IKLAN YANG MENGELABUI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PT. INDOSAT Tbk. DENGAN PT. SATELINDO DAN PT. INDOSAT MULTIMEDIA (IM3) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI SEBAGAI PERJANJIAN TAMBAHAN DALAM FINANCIAL LEASE DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERJANJIANDALAM KUHPERDATA DAN KETENTUAN ASURANSI DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIGITAL NOTARY SERVICES SEBAGAI MEDIA NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN JABATANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG û UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG û UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEK BERAGUN ASET (ASET BACKED SECURITIES) SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DIHUBUNGKAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PERATURAN BAPEPAM No. IX.K1.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM No. Kep. 28/PM 2003 TENTANG PEDOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION AGREEMENT ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN PT. EXXON MOBIL OIL INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LADANG MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COOPERATION AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PERDAGANGAN DALAM SISTEM COUNTER TRADE SEBAGAI USAHA PENEROBOSAN EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI SITA JAMINAN ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEDERHANAAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN (AFTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANTARA MANAJER INVESTASI DAN INVESTOR DALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK ATAS PENAWARAN SAHAM PERDANA YANG DILAKUAKN OLEH EMITEN YANG SEDANG DALAM SENGKETA HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA P.T. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT (PAPUA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBESAR 5,31 % DI PT PERUSHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. PLN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS AGUNAN PRIBADI YTANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT INVESTASI REFINANCING ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 7 THN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 10

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO) DAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDISKEBERADAAN PERJANJIAN ESCROW (ESCROW AGREEMENT) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERUM PEGADAIAN MENJADI PT (PERSERO) TERHADAP KEGIATAN USAHA PERUM PEGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog