Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 01 PK/N/2001 ANTARA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) MELAWAN PT. MUARA ALAS PRIMA TENTANG PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 419/PDT.G/1996/PT DKI MENGENAI PERKARA PATEN SEDERHANA LIST PROFIL BERBENTUK JAMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PODUSEN TERHADAP KONSUMEN ANTARA TUAN TAKASU MASAHARU MELAWAN PT. COCA COLA INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 211/PDT.G/2004/JKT.SEL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG PERLINDUNGAN KONSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 11/KPPU-I/2005 MENGENAI PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA SEHAT YANG DILAKUKAN PT. SEMEN GRESIK Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NO. 3/KPPU-L-I/2000 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, YANG DILAKUKAN OLEH PT IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008 MENGENAI PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 22/K/N/2000 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN ANTARA PT DAINIPPON INK & CHEMICALS INDONESIA MELAWAN CV MANTRADE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/Pdt.Sus/2007 ANTARA TJIPTO SISWOJO SELAKU SEKUTU AKTIF CV. TJAHJA SARI MELAWAN SIAM CORPORATE FINANCE INC MENGENAI TANGGUNG JAWAB RENTENG SEKUTU AKTIF DALAM PROSES KEPAILITAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 01/PDT.KPPU/2004/PN.JAK.SEL TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR PERKARA 08/KPPU-L/2003 MENGENAI DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR : 41/PAILLIT/2007/PN.NIAGA/JKT.PST TENTANG PERMOHONAN PAILIT YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA UNTUK MEMPAILITKAN DEBITOR DEMI KEPENTINGAN UMUM (DALAM KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. IBIST)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Asuransi Unit Link Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Pengelolaan Asuransi Dan Dana Investasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEGIATAN ASURANSI UNITLINK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN ASURANSI DAN DANA INVESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KLAIM ASURANSI ABDUL QODIR JAELANI TERHADAP PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DITINJAU DARI KUHD DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER HIPERMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN STUDI KASUS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH TELKOM COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (TCDC) P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTOR PADA KASUS GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN OBLIGASI NEGARA SECARA OVER THE COUNTER 9OTC) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) SECARA ON-LINE DIHUBUNGKAN DENGAN PENGESAHAN PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NO: M-01-ht.01-10 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PRINSIP MEREK YANG TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HAL HILANGNYA POLIS AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM UNTUK PARA PEDAGANG PASAR TANAH ABANG ATAS KEBAKARAN DI PASAR TANAH ABANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KOMPERATIF TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DAN TATACARA MERGER DALAM UU PT, UU PERBANKAN DAN UU PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank atas hilangnya barang titipan milik nasabah pada perjanjian penitipan barang dalam sistem perbankan di Indonesia dihubungkan dengan UU ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN DALAM TRANSAKSI FORWARD BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT SEBAGAI JAMINAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN SUATU BARANG YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKLAIKAN SUATU KARGO BERDASARKAN PERJANJIAN CAPTER WAKTU DITINJAUAN DARI KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENILAI PUBLIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENILAIAN ASET DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA YANG WANPRESTASI PADA PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MEKANISME GO PRIVATE PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK. BERDASARKAN KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT.BANK JABAR BANTEN, Tbk. TERKAIT PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEMBANGAN DUNIA USAHA ANTARA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS PELAKSANAAN CYBER NOTARY BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS NOTARIS DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PENGALIHAN SAHAM PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK (BLITZMEGAPLEX) KEPADA INVESTOR ASING MELALUI KONVERSI UTANG YANG DILAKUKAN PADA SAAT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM/INITIAL PUBLIC OFFERING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog