Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN MAISI SASUDUIKDAN PERKAWINAN UANG JAPUIKDITINJAU DARIUNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (REVENGE PORN) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140PK/PDT/2015 MENGENAI PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB MEMBAYAR GANTI RUGI DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SURETY BOND DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN TERKAIT SURETY BOND DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTEKER DAN DOKTER DALAM TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESALAHAN PENGOBATAN ( MEDICATION ERROR ) KEPADA PASIEN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG – UNDANG N OMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHAT AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keuangan Publik Islami : Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HAL PERMOHONAN KLAIM GARANSI TERHADAP PERUSAHAAN DI BIDANG OTOMOTIF YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK SIPIL ANAK JALANAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG WANPRESTASI ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (ONDERHANDS) ANTARA H. MUDJAHIDIN DENGAN TJAMAN SUPRIATNA YANG TERLETAK DI DESA CIBEUSI, KECAMATAN CIKERUH, KABUPATEN SUMEDANG YANG TELAH DINOVASI MENJADI HUTANG PIUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI/BRANCHLESS BANKING) KEPADA AGENNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT SEBAGAI JAMINAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Rumah Sakit Daerah Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Didasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. MULTICOM PERSADA INTERNASIONAL TERHADAP PT. DATA CITRA MANDIRI TERKAIT GUGATAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN MEREK iBox" KARENA DUGAAN KESAMAAN DENGAN MEREK "I BOX" BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001"INDAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HKM PELAKSANAAN TANGGUNG JWB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN ( PERSERO) TBK DIKAITKAN DGN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Saksi Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN MISKIN YANG DISANDERA OLEH RUMAH SAKIT KARENA TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PENGOBATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 333 KUHP TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KAUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KEGAGALAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBERADAAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN PADA UMUMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUAKN KELOMPOK GANK BERMOTOR DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH PADA BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 JO UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DALAM BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATUTAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP FRANCHISE SYARIAH KEBAB BABARAFI DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MELAKUKAN SPIONASE TERHADAP RAHASIA DAGANG PIHAK LAIN ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA DAN GOOGLE INC.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PELAKSANA PENEMPATAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM PEMANTAUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRINSIP ESTOPPEL DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN STATUSPULAU PALMAS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog