Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSTRUKSI PSEUDO JUDICIAL REVIEW DAN PERKEMBANGANNYA DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN KURATOR DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PENETAPANBATAS USIA PENSIUN SECARA SEPIHAK SEBAGAI KEBIJAKAN PERUSAHAAN DITINJAUUNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Yudiasial Vol. 11, No. 3 Desember 2018 : Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Jurnal Yudiasial Vol. 11, No. 3 Desember 2018 : Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal YUDISIAL Vo. 11 No. 3 Desember 2018 Hal. 267-406

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurnal Hukum ADIL : "Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dalam Upaya Melestarikan Dan Mencegah Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur".

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.8 TAHUN 199 9 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KUSTODIAN DAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS EQUITY CROWDFUNDING OLEH PT AKSELERAN KAPITAL INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

“PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG”

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PEMBERIAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBLOKIRAN AKUN GOJEK SECARA SEPIHAK OLEH PT GOJEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Wakaf & Pemberdayaan Umat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SLTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH GARUT KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIDASARKAN PADA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA PENGANUT BAHA’I DENGAN PEMELUK AGAMA ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG MENJADI MUALAF DALAM KELUARGA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT TIONGHOA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOPERASI SEBAGAI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP UMKM DIKAITKAN DENGAN PERMENKEU NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150 PK/PID.SUS/2013 TENTANG PERBUATAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH ADVOKAT MANATAP AMBARITA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217 K/AG/1998, TENTANG PUTUSAN SELA PENG-ITSBAT-AN NIKAH ANTARA Ny. SULIATI BINTI SALI DAN SUNARNO BIN SAWUT DI TENGAH PROSES GUGATAN PERCERAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1482 K/ PID/ 2009 DENGAN TERDAKWA SIRENG BINTI SAPAWI YANG DIJATUHI PEMIDANAAN TANPA DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 670K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TAMINDO PERMAI GLASS TERHADAP LARIYADI DKK YANG DIPEKERJAKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA LISAN DITINJAU DARI UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 926/PID.SUS/2013/PN.JKT BAR TENTANG UNSUR KESENGAJAAN DENGAN KEMUNGKINAN DALAM HAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 72/PDT/2002/PT.BANDUNG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL MELAWAN DENNY MULIANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT JASA MARGA (PERSERO) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 03 1996 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI HARTA BERSAMA ORANG TUA KEPADA ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN TEKS TERJEMAHAN PRCAKAPAN (SUBTITLE) ACARA VARIETY SHOW DAN PENGUNGGAHANNYA DI INTERNET OLEH FANSSUB BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTARAN LAGU YANG DISIARKAN MELALUI RADIO INTERNET OLEH SITUS YANG TIDAK RESMI DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PERSIB BANDUNG BERMARTABAT (PT.PBB) TERHADAP PENEMPUHAN HAK PEMAIN SAAT KOMPETESI DI BERHENTIKAN DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA TERKAIT PENAYANGAN IKLAN JUAL BELI BAYI MELALUI TOKOBAGUS.COM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/1/PBI/2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI GANTI RUGI (TA'WIDH) TERHADAP KERUGIAN YANG AKAN TERJADI KARENA ADANYA PELUANG YANG HILANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FACTOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Berubah Status Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pangan Olahan Tidak Halal Yang Berlabel Halal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP INVENSI DALAM BIDANG TEKNOLOGI YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM INTISARI AWARD 2003 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog