Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TAGIH PIUTANG YANG DI MARK UP DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGYBERBASIS PEER TO PEER(P2P) LENDINGDI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI INVESTASI DANA HAJI DI BIDANG INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INVESTASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERFORMANCE BOND FIKTIF DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK -­ POKOK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PANDAWA MANDIRI GROUP DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 01/KDK.01/2016 DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MERCHANT TERHADAP KERUGIAN PADA NASABAH YANG TIMBUL AKIBAT PRAKTIK DOUBLE SWIPE PADA KARTU DEBET SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN KAMAR HOTEL UNTUK JEMAAH UMRAH ANTARA PERUSAHAAN INDONESIA DENGAN PENGUSAHA HOTEL ARAB SAUDI BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MILIK ASING ATAS BUKU DAN SOFTWARE TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DAN TANPA IZIN OLEH WNI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN DI BANK MEGA DITINJAU DARI PERATURAN O TORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP BAIL IN DALAM PENANGGULANGAN BANK SISTEMIK YANG BERMASALAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Instagram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Narkotika Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SITUS “UANGTEMAN.COM” DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK BADAN ARBITRASE NASIONA L INDONESIA (BANI) OLEH BANI PEMBAHARUAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 20 TAH UN 20 16 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN SHADOW BANKING TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PELAKSANAAN LAYANAN NASABAH PRIMA SEBAGAI PRODUK JASA BANK DENGAN KEISTIMEWAAN TERTENTU BAGI NASABAHNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1740/PDT.G/2011/PA.PBG TENTANG GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENYANGKUT AKAD MUSYARAKAH ANTARA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA MELAWAN PUJADI HADI SAPUTRO DAN HARTAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôSTUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 709/pdt-sus-bpsk/2014 Tahun 2015 BERKENAAN PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH MAHKAMAH AGUNG antara PT. BANK MANDIRI VS NURHAIDAH TANJUNG dan PT. CENTRAL ASIA RAYA (CAR)ö

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA PENSIUN ANGKASA PURA II (DAPENDA) SEBAGAI NASABAH PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI SEBAGAI FASILITATOR (BOOKING OFFICE) DALAM INVESTASI USAHA PADA PT. SARI INDO PRIMA SEBAG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL UNTUK JAMINAN PEMBELIAN RUMAH DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA OLEH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DIKAITKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIÆAH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK DAN BANK TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN INTERNAL BANK YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS RESIPROKAL DALAM PEMBUKAAN BANK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TELAH BERPINDAH KEWARGANEGARAAN MENJADI WARGA NEGARA ASING TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH INDONESIA MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENYALAHGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM OLEH BANK DITINJAU DARI PBI NO 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO 10/1/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM HAL PERUBAHAN BENTUK DAN NILAI JAMINAN YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT BANK UMUM YANG MELAMPAUI PRIME LENDING RATE BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/1/DPNP TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KREDIT FIKTIF OLEH PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PETANI MELALUI KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DIKAITKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI MELALUI MEKANISME MUDHAROBAH MUTHLAQAH PADA KOPERASI JASA SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000DAN KEPMEN NEGARA URUSAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SETELAH TERJADINYA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HAK MILIK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. ATRHAASIA FINANCE SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE ATAS PEMINDAHTANGANAN OBJEK FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PT.BANK NEGARA INDONESIA,Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN UJRAH PADA AKAD IJARAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR IB) YANG OBYEKNYA MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TENTANG PEMBIAYAAN DANA TUNAI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.84/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM AKIBAT PENGALIHAN KREDIT TANPA AGUNAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/1/PBI/2011 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NI 492 K/AG/2011 TENTANG KASUS NYONYA NINING ROHAYATI MELAWAN PT BANK SYARIAH MEGA IDONESIA CABANG BANDUNG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MURABAHAH MENGENAI PENGALIHAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN OLEH BANK TERHADAP PENYALURAN KREDIT KEPADA PIHAK ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PBI TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK OLEH BANK BNI DALAM REALISASI PROGRM KAMPOENG BNI DALAM PENDANAAN KELOMPOK INDUSTRI KREATIF SAAT TERJADI OVERMACHT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA X-TRA DANA DI BANK CIMB NIAGA Tbk DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT BANK RAKYAT INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog