Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DI DALAM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN PENJUALAN PER PAKET (BUNDLING) IPHONE-TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembentukan Rezim Extrateritorial Jurisdiction Dalam Cyberlaw Dikaitikan Dengan Konsepsi Kedaulatan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PASCA KUALIFIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 520K/PDT/1996 Tentang Perjanjian Hutang Piutang Antara PT. DHARMA WINARCO Sebelum Disahkan Dengan Bank Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.164 PK/PID/2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 734 K/PID/2001 TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI DALAM HAL TINDAK PENIPUAN EX PASAL 374 KUHP JO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.026K/HaKI/2003 MENGENAI SENGKETA MEREK SEHAT ANTARA PT. SINAR ANTJOL DAN SURYADI RUSLI DIHUBUNGKAN DENGAN UU No.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1444 K/PID.SUS/2010 TENTANG UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN EKSPLORASI BAHAN TAMBANG DI KAWASAN HUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 511 K/PDT/2001 TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 12 APRIL 2001 NOMOR 298 K/PDT/2000, TENTANG SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM KASUS KREDIT MACET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONSIA NOMOR 848.K/Pdt./1999 TANGGAL 9 FEBRUARI 2001 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN LELANG ANTARA Drs. Z. ISKANDAR DAN Ny. SITI NURLELA TERHADAP PT BANK BUMI DAYA CABANG SUKABUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT TELEKOMUNIKASI SELULER (PT TELKOMSEL) TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH FILIANA ANDALUSIA S.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) SECARA ON-LINE DIHUBUNGKAN DENGAN PENGESAHAN PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NO: M-01-ht.01-10 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ORANG TUA PADA SEORANG PEREMPUAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI ADAT LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian PT GKBI Investment Sebagai Holding Company Dari Unit - Unit Usaha Gabungan Koperasi Batik Indonesia(GKBI) Dihubungkan Dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN BERTRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK JANDA CERAI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BAGIAN GAJI EKS SUAMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SILANG PENYIARAN TELEVISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) SEBAGAI SARANA PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. KERATA API INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERJANJIAN SAPI BERGULIR ANTARA KOPERASI PETERNAK SUSU BANDUNG UTARA (KPSBU) DENGAN ANGGOTA KOPERASI DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA HEWAN TERNAK SAPI PERAH DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PENERBITAN OBLIGASI OLEH EMITEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI HASIL REKAYASA DIGITAL YANG DI UPLOAD KE INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN SISTEM RESI GUDANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS FREE SOFTWARE DALAM PERJANJIAN LISENSI BERDASARKAN GNU GENERAL PUBLIC LICENSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTO DIGITAL DIKAITKAN DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK CARDINAL DENGAN MEREK CARDINAR BERDASARKAN UNDANG û UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BERJUDUL PERJANJIAN SEWA BELI" ANTARA PT OLYMPIA CREDIT COMPANY (OLYMPIA MOTOR) DAN MITRA BISNISNYA DENGAN OBYEK PERJANJIAN BARANG DARI PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO SK ME"NALIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA INDRAMAYU NOMOR: 086/PDT.P/2012/PA.IM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Syariah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BENTUK PERKAWINAN NGEROROD MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HHUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SYARAT KAUSA YANG HALAL DALAM PERJANJIAN HIBAH GINJAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU TENTANG INDOMARET NO.03/KPPU-L/I/2000 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN STATUS TENAGA KONTRAK KERJA DI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROPINSI RIAU KE PERUSAHAAN OUTSOURCING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PERTELEVISIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PRINSIP PENDUDUKAN EFEKTIF (EFFECTIVE OCCUPATION) DALAM PEROLEHAN KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WASIAT YANG MEMBERIKAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI YANG MENGHILANGKAN HAK AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog