Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KLAIM SEPIHAK INGGRIS TERHADAP KEPULAUAN CHAGOS SEBAGAI BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY(BIOT) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Chloryne Trie Isana Dewi, S.H., LL.M - Jerina Novita Elpasari - Raden Achmad Gusman Catur Siswandi S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU BATAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUST RI PULAU BATAM

Dr. Hj. Yani Pujiwati , S.H., M.H - Maya Novita Nugraheni - Prof. Dr. Veronica Komalawati , S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Betty Rubiati, S.H.,M.H. - MEISHERLY NOVITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Etty Mulyati, S.H., M.H. - Novita Pratiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Dr. Mudzakkir, SH., M.H. - Novita Rahim - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Aman Sembiring Meliala, SH., MH. - RATRI NOVITA ERDIANTI - Somawijaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN (PRODUCT LIABILTY) DI BIDANG INDUSTRI PESAWAT UDARA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM AMERIKA SERIKAT

Atip Latipilhayat, SH., LL.M. - Prof. Dr. H. E. Saefullah W., SH., LL.M. - Yoice Novita F

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A.H. Deddy Gadzali, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Novita Zahrani Gafur

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TENTANG TIDAK DIPEROLEHNYA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PROFESI PELAUT DITINJAU DR HUKUM POSITIF DIINDONESIA

DEVIANA YUANITASARI, SH.MH - DR. NIA KURNIATI, SH.MH - NOVITA ANGGRAINIE

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN INCEST (SEMARGA) DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Rut Novita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Agus Kusnadi, SH., MH - Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Novita Kusumaswita

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Dwi Novita Purbasari - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Betty Rubiati, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - NOVITA SARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEANGGOTAAN WAJIB PADA KOPERASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. - Novita Ariesta - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Novita Evans Simamora

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Djanuardi, S.H.,M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Novita Rahim

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DITOLAK OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN KUH PERDATA

DR HJ SHERLY M I SLAMET SH MH CN - HAZAR KUSMAYANTI SH MH - ISMA NOVITA RIMBANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Ika Novita Ompusunggu - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Rachminawati, SH., M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KLAIM SEPIHAK INGGRIS TERHADAP KEPULAUAN CHAGOS SEBAGAI BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY(BIOT) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN (PRODUCT LIABILTY) DI BIDANG INDUSTRI PESAWAT UDARA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM AMERIKA SERIKAT

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN HUKUM TENTANG TIDAK DIPEROLEHNYA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PROFESI PELAUT DITINJAU DR HUKUM POSITIF DIINDONESIA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN INCEST (SEMARGA) DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEANGGOTAAN WAJIB PADA KOPERASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DITOLAK OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN KUH PERDATA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi