Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI TANAH PERTANIAN PADA KAWASAN KARST PANGANDARAN BERDASARKAN ASAS LESTARI, OPTIMAL, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

DR NIA KURNIATI SH MH - Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.Hum. - Yohanna Melianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

Nia Kurniati, SH., MH. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Sima Simson

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 810 K/Pdt/1987 TANGGAL 12 NOVEMBER 1987 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENG

Irwan Gunawan - Nia Kurniati, SH., MH. - Supraba Sekarwati W., SH., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.160 PK/PDT/2011 TENTANG PENYELESAIN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH SERIKAT PETANI KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

DR. NIA KURNIATI SH MH - H .ZUL AFDI ARDIAN SH - RD.SARAH AZ-ZAHRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Damai Magdalena - Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3032.K/PDT/1986 TANGGAL 6 SEPTEMBER 1989 MENGENAI SENGKETA PENGUASAAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA

Eddy Ruchiyat, SH. - Nia Kurniati, SH., MH. - Poppy Dahliasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan memaksa dihubungkan dengan UU No. 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Nia Kurniati, SH., MH. - Rita Rahmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH. - RD. SOFIE YUSMIRA OKTANE WIRANAGARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Munadi Bayan - Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI HAK LAMA DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA JO PEARTURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

DR NIA KURNIATI SH MH - KHAIRUL FATHAN M - ZUL AFDI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah ut Melaksanakan Program Food Estate di Kalimantan Timur dlm Penerapan Asas Fungsi Sosial Tanah Ditinjau dari UU No. 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dehan Elvira Yulianti - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, SH., MH., CN. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Achmad Reynaldie Saboe - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Nia Kurniati, SH., MH. - Rita Permatasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNAAN AREAL HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARAA VIII (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Nia Kurniati, SH., MH. - Pribudi - Yayu Rohaya, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis terhadap fotokopi blanko akta PPAT yang dilegalisasi oleh kantor Pertanahan guna peralihan hak atas tanah menurut PP No. 37 th 1998

Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH - Irlandia Dwi Fesyara - Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

Dr. Nia Kurniati, SH., MH. - Gusrizal - Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR DAN TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BANDUNG

Medrizon M. - Moh. Hasan Wargakusumah, SH. - Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian kredit bank dalam pembelian unit kios satuan rumah susun yang belum bersertifikat dengan buy back guarantee berdasarkan UU Perbankan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Nia Kurniati, SH., MH. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Sari Wahjuni

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan di Tinjau dari Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Dr. Nia Kurniati, SH., MH. - Nurus Zaman - Prof.Dr. Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI TANAH PERTANIAN PADA KAWASAN KARST PANGANDARAN BERDASARKAN ASAS LESTARI, OPTIMAL, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 810 K/Pdt/1987 TANGGAL 12 NOVEMBER 1987 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENG

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.160 PK/PDT/2011 TENTANG PENYELESAIN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH SERIKAT PETANI KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3032.K/PDT/1986 TANGGAL 6 SEPTEMBER 1989 MENGENAI SENGKETA PENGUASAAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan memaksa dihubungkan dengan UU No. 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI HAK LAMA DITINJAU BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA JO PEARTURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah ut Melaksanakan Program Food Estate di Kalimantan Timur dlm Penerapan Asas Fungsi Sosial Tanah Ditinjau dari UU No. 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNAAN AREAL HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARAA VIII (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Analisis terhadap fotokopi blanko akta PPAT yang dilegalisasi oleh kantor Pertanahan guna peralihan hak atas tanah menurut PP No. 37 th 1998

Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR DAN TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BANDUNG

Perjanjian kredit bank dalam pembelian unit kios satuan rumah susun yang belum bersertifikat dengan buy back guarantee berdasarkan UU Perbankan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan di Tinjau dari Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi