Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN UNDERPASS DI BANDARA SOEKARNO HATTA DITINJAU DARI HUKUM KONSTRUKS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ADI SUGIARTO UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH BERDASARKAN HIBAH YANG TELAH DIJUAL OLEH WALINYA KEPADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PARA TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) HOTEL HILTON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS PINJAM PAKAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN TAMBANG DI KELURAHAN BATU GADANG, SUMATERA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN LANDERFORM DI DESA PANGEUREUNAN KECAMATAN BLUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK PELAKSANANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI ATAS TANAH PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANAH GUNTAI DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DALAM PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI KEPENTINGAN INVESTASI DI DAERAH OTORITA PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI MASAL SWADAYA DALAM MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS BERALIHNYA TANAH KEPADA NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG TERKENA PENGADAAN TANAH TERKAIT OENETAPAN GANTI RUGI YANG TIDAK LAYAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT PEMECAHAN DARI SERTIPIKAT INDUK ATAS PEMBATALAN SERTIPIKAT INDUK (BERDASARKAN PUTUSAN MA RI NO. 71/PK/TUN/2000) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSNAHNYA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM TSUNAMI DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DALAM HAL TERJADI GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI KETERLIBATAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN PULAU DI INDONESIA OLEH ORANG ASING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUSAHAAN TANAH DALAM PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PT. KAI DENGAN PASKAL HYPERSQUARE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DARI WARGA NEGARA ASING KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBEBASAN TANAH PADA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEVELOPER UNTUK MEMBANGUN RUMAH SUSUN UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH GUNA PEMBUATAN DAN PELEBARAN JALAN DI KOTA TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JUNTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2691 K/Pdt/1996 TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ATAS DASAR ALAS HAK YANG TIDAK SAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS SENGKETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) MILIK PT. ARUTMIN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 39/C/PK/PJK/2007 TTG PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT PANASONIC GOBEL ELECTRONIC COMPONENT DIKARENAKAN LEWATNYA BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PPAT SEMENTARA (CAMAT) ATAS PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TANPA DIDAHULUI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN BPHTB PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DI LAHAN MIRING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog