Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI TANAH PERTANIAN PADA KAWASAN KARST PANGANDARAN BERDASARKAN ASAS LESTARI, OPTIMAL, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON YANG MASIH DALAM STATUS QUO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ULAYAT PESISIR DAN LAUT KOMUNITAS SUKU BAJO DI TELUK TOMINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 209/K/TUN/2002 TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH KASUS ANTARA TNI AU DENGAN DJODI HARDIABIOSO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 280 K/Pdt.2006 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PATRA JASA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG PANJER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 18 AGUSTUS 1990 DIHUBUNGKAN DENGAN UUPT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 810 K/Pdt/1987 TANGGAL 12 NOVEMBER 1987 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG NO. 2188 K/Pdt/1999 ATAS PERKARA ANTARA Ny. TJU ELINA CHRISTINA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN PT. JONDUL JAYA SAKTI SEBAGAI TERGUGAT MENGENAI PENJUALAN TANAH DAN RUMAH MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR 213/PDT.6/2010/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.160 PK/PDT/2011 TENTANG PENYELESAIN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH SERIKAT PETANI KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3329.K/PDT/1991 TANGGAL 18 MARET 1993 TENTANG KASUS TRANSAKSI GADAI TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3032.K/PDT/1986 TANGGAL 6 SEPTEMBER 1989 MENGENAI SENGKETA PENGUASAAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510.K/Pdt/2000 TANGGAL 27 FEBRUARI 2001 MENGENAI GUGATAN PERLAWANAN DARI TERMOHON SITA TERHADAP SITA JAMINAN ATAS TANAH HAK GARAP ANTARA MOCH. SAMIN Cs. MELAWAN Dep. PENERANGAN RI C

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT KERETA API INDONESIA TERKAIT PENGHUNIAN RUMAH NEGARA OLEH EMAN DI KELURAHAN HUSEIN SASTRANEGARA, KECAMATAN CICENDO, BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS DIKAITKAN DENGAN PENGADAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PANITIA PENGADAAN TANAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR DALAM PEMBEBASAN TANAH DI JALAN AHMAD YANI UNTUK PEMBANGUNA JEMBATAN LAYANG (FLY OVER) PEMUDA - PRAMUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSAAAN JUAL BELI TANAH DENGAN CARA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERA TURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS TANAH NEGARA DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN MELALUI MEDIASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan memaksa dihubungkan dengan UU No. 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ADI SUGIARTO UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH BERDASARKAN HIBAH YANG TELAH DIJUAL OLEH WALINYA KEPADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PARA TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) HOTEL HILTON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS PINJAM PAKAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN TAMBANG DI KELURAHAN BATU GADANG, SUMATERA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN LANDERFORM DI DESA PANGEUREUNAN KECAMATAN BLUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK PELAKSANANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI ATAS TANAH PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANAH GUNTAI DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TIDAK DIPEROLEHNYA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PROFESI PELAUT DITINJAU DR HUKUM POSITIF DIINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DALAM PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI KEPENTINGAN INVESTASI DI DAERAH OTORITA PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI MASAL SWADAYA DALAM MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN TRUSTEE AGREEMENT DALAM HAL KEPEMILIKAN APARTEMENT/ SATUAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog