Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - M. Adi Toegarisman - Prof.Dr. H. Nen Amran, SE., MEc.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

M. Adi Toegarisman - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. H. Nen Amran, S.E., Mec., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Prof. Dr. H. Nen Amran, SE., M.Ec. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Yan Mustafa Amir

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Praktik Pemberian Kredit Dan Putusan Pengadilan di Indonesia.

Hendy Herijanto - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Prof. Dr. H. Nen Amran, S.E., Mec.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Bank Perkreditan Rakyat Dalam sistem Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Persaingan Global Bidang Perbankan Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan

A. SUYANTO S. - Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Prof. H. Nen Amran, E., MEC., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Sistem Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Persaingan Global Bidang Perbankan Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan

Achiel Suyanto - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. H. Nen Amran, SE., MEc., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Tentang Keputusan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Gugatan Pemegang Saham/Stakeholders Atas Kerugian Yang Ditimbulkan

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH. - Hendy Herijanto - Prof.Dr. H. Nen Amran, SE., MEc.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKajian Yuridis Terhadap Praktik Kepailitan Sebagai Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

Jimmy Simanjuntak - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Prof. H. Nen Amran, S.E., Mec., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi Dalam Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Investor

Iyah Faniyah - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. H. Nen Amran, SE., MEc., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Etty Mulyati - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.H. Nen Amran, S.H., Mec., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Eddy R. S. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Nen Amran, S.W., Mec.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Pengembangan Investasi di Indonesia

EDDY RS - Prof. H. Nen Amran, SE., MEC., Ph.D. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., Not.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Praktik Pemberian Kredit Dan Putusan Pengadilan di Indonesia.

Kajian Hukum Atas Bank Perkreditan Rakyat Dalam sistem Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Persaingan Global Bidang Perbankan Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan

Kajian Hukum Atas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Sistem Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Persaingan Global Bidang Perbankan Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan

Analisis Yuridis Tentang Keputusan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Gugatan Pemegang Saham/Stakeholders Atas Kerugian Yang Ditimbulkan

EKajian Yuridis Terhadap Praktik Kepailitan Sebagai Penyelesaian Utang Piutang Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi Dalam Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Investor

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Pengembangan Investasi di Indonesia

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi