Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 21 / 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI Lulus Sudah Belum 10-09-2019 20:48 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Atas Pertimbangan Keadilan dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kejahatan Internasional yang Berdimensi HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUMPIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 236/PID/B/2013/PN.JKT.Sel MENGENAI PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN CEPAT PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN OBJEK PENCURIAN BERNILAI KURANG DARI Rp. 2.500.000,- DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PADA INDUSTRI PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN STATUTA ROMA MENGENAI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA YANG MEMILIKI RIWAYAT SEBAGAI MANTANTENTARA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI EKSTRADISI SEDERHANA DALAM PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA NEGARA PEMINTA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TUNTUTAN PID ANA TERHADAP ANGGOTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADA SAAT MENDAMPINGI PENERIMA BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM KONVENSIONAL DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ONLINE DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN STUDI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SLTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH GARUT KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH AGIH GINANJAR GIANTORO SELAKU MAHASISWA UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR ATAS PEMUKULAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT CIANJUR DALAM DEMONSTRASI MENENTANG TINDAK KEKERASAN POLISI ATAS SANGKAAN PERUSAKAN FA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI PADA SELEBRITIS CILIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SELEBRITIS CILIK DI INDONES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG TIND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG YANG MELEBIHI KAPASITAS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK MENDAPATKAN REMISI, ASIMILASI, PB, CMB, DAN CUTI BERSYARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN UNTUKK MENGADILI WARGA ASING PEMILIK KAPAL PUKAT HARIMAU (TRAWL) PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WARTAWAN YANG TIDAK MELAPORKAN SESEORANG YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 165 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REHABILITASI HAK SIPIL DAN POLITIK EKS TAHANAN POLITIK PULAU BURU OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI UNSUR KESALAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2088 K/PID.SUS/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DR. Ir. H. Djoko Munandar, M.Eng DALAM PUTUSAN MA NO. 2097 K/PID/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 PK/PID/2010 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PK/PID.SUS/2012 TENTANG PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS TERPIDANA DALAM KONDISI TERPIDANA YANG MASIH HIDUP DAN MELARIKAN DIRI ALIAS BURON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor : 1765/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL Tentang Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR:61/Pid.B/2011/PN. Pwr MENGENAI PERKARA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 624/Pid.B/2000/PN.BB SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEKERASAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TERDAKWA DALAM MEMPEROLEH KETERANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG NOMOR REGISTER 1072/Pid.B/2006/PN. BDG TENTANG PERBUATAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO. 113/pid.B/2011/PN.PWK TENTANG PENGGUNAAN GAMBAR YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA BURUNG GARUDA DALAM STEMPEL KEPANITIAAN PEMILIHAN KETUA BURUH FSPMI DI PT. SUMI WIRING SYSTEM (SIWS) PURWAKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog