Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 21 / 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI Lulus Sudah Belum 10-09-2019 20:48 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Atas Pertimbangan Keadilan dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kejahatan Internasional yang Berdimensi HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUMPIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 236/PID/B/2013/PN.JKT.Sel MENGENAI PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN CEPAT PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN OBJEK PENCURIAN BERNILAI KURANG DARI Rp. 2.500.000,- DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PADA INDUSTRI PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN STATUTA ROMA MENGENAI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA YANG MEMILIKI RIWAYAT SEBAGAI MANTANTENTARA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI EKSTRADISI SEDERHANA DALAM PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA NEGARA PEMINTA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TUNTUTAN PID ANA TERHADAP ANGGOTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADA SAAT MENDAMPINGI PENERIMA BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM KONVENSIONAL DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ONLINE DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN STUDI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SLTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH GARUT KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REHABILITASI HAK SIPIL DAN POLITIK EKS TAHANAN POLITIK PULAU BURU OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI UNSUR KESALAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2088 K/PID.SUS/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DR. Ir. H. Djoko Munandar, M.Eng DALAM PUTUSAN MA NO. 2097 K/PID/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 PK/PID/2010 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PK/PID.SUS/2012 TENTANG PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS TERPIDANA DALAM KONDISI TERPIDANA YANG MASIH HIDUP DAN MELARIKAN DIRI ALIAS BURON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor : 1765/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL Tentang Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR:61/Pid.B/2011/PN. Pwr MENGENAI PERKARA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 624/Pid.B/2000/PN.BB SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEKERASAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TERDAKWA DALAM MEMPEROLEH KETERANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG NOMOR REGISTER 1072/Pid.B/2006/PN. BDG TENTANG PERBUATAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO. 113/pid.B/2011/PN.PWK TENTANG PENGGUNAAN GAMBAR YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA BURUNG GARUDA DALAM STEMPEL KEPANITIAAN PEMILIHAN KETUA BURUH FSPMI DI PT. SUMI WIRING SYSTEM (SIWS) PURWAKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN STATUTA ROMA (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT/ICC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS) TERKAIT KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI LINGKUNGAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DENNY INDRAYANA YANG DIDUGA MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PEMALSUAN KOMPOSISI DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA MELEBIHI AMBANG BATAS MAKSIMAL YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN YANG MEMPRODUKSI SAUS CABAI MEREK INDOSARI DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN YANG DILAKUKAN OLEH MUSAEV SAMIR YANG MERUPAKAN WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MENURUT STATUTA ROMA 1998 DIBANDINGKAN DENGAN MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI PERADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA TERKAIT PERKARA KEPEMILIKAN NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA REGINALDO BOM FIM ALIAS EGNALD OM IM ALIAS PAULO MEDEIROS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS-KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN LUAR BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NON DISKRIMINASI DAN EQUALITY BEFORE THE LAW SERTA PP NOMOR 99 TAHUN 2012 DAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH NUNUN NURBAETIE DALAM PEMBERIAN TRAVELLERS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR KOMISI IX PERIODE 1999-2004 PERIHAL PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA SAHABAT OLEH PARA DEMONSTRAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 142a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog