Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN TERHADAP ANAND KHRISNA ATAS DUGAAN PERBUATAN CABUL KEPADA TARA PRADIPTA LAKSMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BANK PERMATA DAN KEPOLISIAN TERHADAP U.S. DAN R. YANG TELAH MELAKUKAN TRANSAKSI FIKTIF DENGAN MENGGUNAKAN MESIN EDC TIDAK RESMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAVID BAEK SEBAGAI TERSANGKA ATAS TUDUHAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH BAMBANG DANARDONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARNA WIJAYA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA JABAR DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MUHAMMAD NAZARUDDIN YANG DIDUGA MENCEMARKAN NAMA BAIK TERHADAP ANAS URBANINGRUM MELALUI MEDIA MASSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI ATAS PEMBERITAAN KORUPSI PETINGGI POLRI OLEH MAJALAH TEMPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TONY SELAKU PENGELOLA ARENA PERMAINAN KETANGKASAN DI LUCKY SQUARE BANDUNG ATSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG KARENA SANGKAAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG DI DUGA LALAI DALAM MENANGANI KASUS PENYERANGAN TERHADAP JEMAAH AHMADIYAH DI CIKEUSIK, DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DISIPLIN KODE ETIK KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DAN SKETSA WAJAH DALAM MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM YANG DILAKUKAN KEPALA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT SIMONS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT TRANSNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA LANJUTAN (FOLLOW UP CRIME) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN (INTERCEPTION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIPERLAKUKAN INDONESIA SEBAGAI NON-STATE PARTY KONVERSI 1951 TENTANG PENGUNGSI TERHADAP MUKKARAM ALI (REFUGEE DARI SOMALIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MIGRAN YANG DISELUNDUPKAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT EXXON MOBIL TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAMANAN DI PT EXXON MOBIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO DAN FOTO PORNO MELALUI FACEBOOK DENGAN MEDIA INTERNET DALAM KASUS LILI PURNAMA SARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN CYBERPORN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI PADA SELEBRITIS CILIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SELEBRITIS CILIK DI INDONES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG TIND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG YANG MELEBIHI KAPASITAS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK MENDAPATKAN REMISI, ASIMILASI, PB, CMB, DAN CUTI BERSYARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN UNTUKK MENGADILI WARGA ASING PEMILIK KAPAL PUKAT HARIMAU (TRAWL) PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WARTAWAN YANG TIDAK MELAPORKAN SESEORANG YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 165 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS DoS ATTACK TERHADAP WEBSITE (SERVER) MILIK PIHAK LAIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011 TENTANG PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH INONG MALINDA DEE TERHADAP UANG NASABAH CITIBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS OLEH PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BRANDJACKING YANG BERINDIKASI PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KUHP DAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog