Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIPERLAKUKAN INDONESIA SEBAGAI NON-STATE PARTY KONVERSI 1951 TENTANG PENGUNGSI TERHADAP MUKKARAM ALI (REFUGEE DARI SOMALIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MIGRAN YANG DISELUNDUPKAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT EXXON MOBIL TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAMANAN DI PT EXXON MOBIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO DAN FOTO PORNO MELALUI FACEBOOK DENGAN MEDIA INTERNET DALAM KASUS LILI PURNAMA SARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN CYBERPORN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG TERJADI PADA SELEBRITIS CILIK DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SELEBRITIS CILIK DI INDONES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG TIND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG YANG MELEBIHI KAPASITAS DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK MENDAPATKAN REMISI, ASIMILASI, PB, CMB, DAN CUTI BERSYARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN UNTUKK MENGADILI WARGA ASING PEMILIK KAPAL PUKAT HARIMAU (TRAWL) PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WARTAWAN YANG TIDAK MELAPORKAN SESEORANG YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 165 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS DoS ATTACK TERHADAP WEBSITE (SERVER) MILIK PIHAK LAIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011 TENTANG PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH INONG MALINDA DEE TERHADAP UANG NASABAH CITIBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS OLEH PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BRANDJACKING YANG BERINDIKASI PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KUHP DAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (MEDIASI) SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA PADA KASUS KELALAIAN ORANGTUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ZONA TAMBAHAN MENURUT KONVENSU HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASI JURIDIKSI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNTUTAN DAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DARI PEMBERITAAN IDENTITASMELALUI SIARAN TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REHABILITASI HAK SIPIL DAN POLITIK EKS TAHANAN POLITIK PULAU BURU OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI UNSUR KESALAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2088 K/PID.SUS/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DR. Ir. H. Djoko Munandar, M.Eng DALAM PUTUSAN MA NO. 2097 K/PID/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 PK/PID/2010 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PK/PID.SUS/2012 TENTANG PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS TERPIDANA DALAM KONDISI TERPIDANA YANG MASIH HIDUP DAN MELARIKAN DIRI ALIAS BURON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor : 1765/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL Tentang Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR:61/Pid.B/2011/PN. Pwr MENGENAI PERKARA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog