Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 21 / 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI Lulus Sudah Belum 10-09-2019 20:48 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Atas Pertimbangan Keadilan dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kejahatan Internasional yang Berdimensi HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUMPIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 236/PID/B/2013/PN.JKT.Sel MENGENAI PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN CEPAT PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN OBJEK PENCURIAN BERNILAI KURANG DARI Rp. 2.500.000,- DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PADA INDUSTRI PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN STATUTA ROMA MENGENAI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA YANG MEMILIKI RIWAYAT SEBAGAI MANTANTENTARA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI EKSTRADISI SEDERHANA DALAM PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA NEGARA PEMINTA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TUNTUTAN PID ANA TERHADAP ANGGOTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADA SAAT MENDAMPINGI PENERIMA BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM KONVENSIONAL DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ONLINE DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN STUDI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SLTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH GARUT KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SATWA YANG DIPELIHARA DI KEBUN BINATANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Kota Bandung Dalam Aspek Ketertiban .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK HUKUM DEKLARASI TERHADAP PASAL 16 AYAT 5(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN PASAL 44 AYAT 6(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUBUNGANNYA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1085/PID/B/2015/PN.JKT.TIM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELEBIHI BATAS OLEH MUHAMMAD JAYA TERKAIT PASAL 49 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Penyelesaian Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh anak dihubungkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Penanggulangan Kejahatan Narkotika dan Psikotoprika Berdasarkan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Psikotoprika di Kabupaten Tasikmalaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Urgensi penerapan sanitary and phytosanitary agreement (world trade organization) 1995 terhadap beras Cianjur dalam rangka meningkatkan nilai ekspor di kab. Cianjur

Detail CantumanXML DetailCite
Peningkatan tranparansi dan partisipasi publik di kab. Garut sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dihubungkan dengan perda kab. Garut No. 17 Th.2008 dan UU No. 14 Th. 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Peningkatan tranparansi dan partisipasi publik di kab. Garut sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dihubungkan dengan perda kab. Garut No. 17 Th.2008 dan UU No. 14 Th. 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REHABILITASI HAK SIPIL DAN POLITIK EKS TAHANAN POLITIK PULAU BURU OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO:1393K/PID.SUS/2011 TENTANG ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT DENGAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KARANG UNARANG KALIMANTAN TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 31 THN 20014 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 103 K/PID.SUS/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DISERTAI UNSUR KESALAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2088 K/PID.SUS/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS NO 1451K/PIDSUS/2011 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PENERAPAN CONCURCUR REALIS X PASAL 12 E UU NO 31 THN 1999 JO UU NO 20 THN 2001 DAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF A UU NO 15 TAHUN 2002 JO UU NO 25 THN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DR. Ir. H. Djoko Munandar, M.Eng DALAM PUTUSAN MA NO. 2097 K/PID/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 PK/PID/2010 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PK/PID.SUS/2012 TENTANG PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS TERPIDANA DALAM KONDISI TERPIDANA YANG MASIH HIDUP DAN MELARIKAN DIRI ALIAS BURON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor : 1765/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL Tentang Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR:61/Pid.B/2011/PN. Pwr MENGENAI PERKARA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN BARANG BUKTI SEBAGAI OBJEK DELIK DLM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (DIATUR DLM PASAL 365 AYAT 1 KUHP) DIKAITKANDGN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO 301/PID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALAI KEDUA KALI YAG DIAJUKAN OLEH ANTASARI AZHAR PASKA DIKELUARKAN NYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 34/PUU-XII/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 624/Pid.B/2000/PN.BB SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEKERASAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TERDAKWA DALAM MEMPEROLEH KETERANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG NOMOR REGISTER 1072/Pid.B/2006/PN. BDG TENTANG PERBUATAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO. 113/pid.B/2011/PN.PWK TENTANG PENGGUNAAN GAMBAR YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA BURUNG GARUDA DALAM STEMPEL KEPANITIAAN PEMILIHAN KETUA BURUH FSPMI DI PT. SUMI WIRING SYSTEM (SIWS) PURWAKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN KURBAN MENUTUR UNTOC 2000 DAN REFUGEE CONVENTION (STUDI KASUS WARGA KOREA UTARA DI TIONGKOK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN STATUTA ROMA (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT/ICC)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog