Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Nella Sumika Putri - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indrijanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT EXXON MOBIL TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAMANAN DI PT EXXON MOBIL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO DAN FOTO PORNO MELALUI FACEBOOK DENGAN MEDIA INTERNET DALAM KASUS LILI PURNAMA SARI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN CYBERPORN DI INDONESIA

ANALISIS DoS ATTACK TERHADAP WEBSITE (SERVER) MILIK PIHAK LAIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1454 K/PID.SUS/2011 TENTANG PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 865/K/Pid.Sus/2013 ATAS TERDAKWA AHMAD DAROBI Bin ROJANI TENTANG PUTUSAN LEPAS YANG MENGALAMI KELAINAN SEKSUAL (EXHIBISIONISME) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH INONG MALINDA DEE TERHADAP UANG NASABAH CITIBANK

ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS OLEH PENGADILAN

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE

BRANDJACKING YANG BERINDIKASI PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KUHP DAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN. MANADO NO 05/PID.SUS/2013/PN.MDO TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SJARIEF HIDAYATULLOH DAN WAHYUDI YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN DAN SARANA KARENA JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN-

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UND

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN TERHADAP ANAND KHRISNA ATAS DUGAAN PERBUATAN CABUL KEPADA TARA PRADIPTA LAKSMI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BANK PERMATA DAN KEPOLISIAN TERHADAP U.S. DAN R. YANG TELAH MELAKUKAN TRANSAKSI FIKTIF DENGAN MENGGUNAKAN MESIN EDC TIDAK RESMI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAVID BAEK SEBAGAI TERSANGKA ATAS TUDUHAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH BAMBANG DANARDONO

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARNA WIJAYA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA JABAR DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MUHAMMAD NAZARUDDIN YANG DIDUGA MENCEMARKAN NAMA BAIK TERHADAP ANAS URBANINGRUM MELALUI MEDIA MASSA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI ATAS PEMBERITAAN KORUPSI PETINGGI POLRI OLEH MAJALAH TEMPO

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TONY SELAKU PENGELOLA ARENA PERMAINAN KETANGKASAN DI LUCKY SQUARE BANDUNG ATSA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG KARENA SANGKAAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG DI DUGA LALAI DALAM MENANGANI KASUS PENYERANGAN TERHADAP JEMAAH AHMADIYAH DI CIKEUSIK, DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DISIPLIN KODE ETIK KEPOLISIAN

TINDAKAN HUKUM YG DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TERHADAP JS ATAS DUGAAN MEMBERIKAN LAPORAN ATAU KETERANGAN PALSU DLM KASUS PEMERKOSAAN DAN PERAMPOKAN

PENGATURAN ZONA TAMBAHAN MENURUT KONVENSU HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASI JURIDIKSI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

PENUNTUTAN DAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DARI PEMBERITAAN IDENTITASMELALUI SIARAN TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (MEDIASI) SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA PADA KASUS KELALAIAN ORANGTUA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN SEBAGAI PELINDUNG DAN PENGAYOM MASYARAKAT

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi