Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DR. Ir. H. Djoko Munandar, M.Eng DALAM PUTUSAN MA NO. 2097 K/PID/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 PK/PID/2010 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PK/PID.SUS/2012 TENTANG PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS TERPIDANA DALAM KONDISI TERPIDANA YANG MASIH HIDUP DAN MELARIKAN DIRI ALIAS BURON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor : 1765/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL Tentang Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR:61/Pid.B/2011/PN. Pwr MENGENAI PERKARA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN BARANG BUKTI SEBAGAI OBJEK DELIK DLM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (DIATUR DLM PASAL 365 AYAT 1 KUHP) DIKAITKANDGN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO 301/PID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALAI KEDUA KALI YAG DIAJUKAN OLEH ANTASARI AZHAR PASKA DIKELUARKAN NYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 34/PUU-XII/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 624/Pid.B/2000/PN.BB SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEKERASAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TERDAKWA DALAM MEMPEROLEH KETERANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG NOMOR REGISTER 1072/Pid.B/2006/PN. BDG TENTANG PERBUATAN SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU DAN MELAKUKAN PERBUATAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO. 113/pid.B/2011/PN.PWK TENTANG PENGGUNAAN GAMBAR YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA BURUNG GARUDA DALAM STEMPEL KEPANITIAAN PEMILIHAN KETUA BURUH FSPMI DI PT. SUMI WIRING SYSTEM (SIWS) PURWAKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN KURBAN MENUTUR UNTOC 2000 DAN REFUGEE CONVENTION (STUDI KASUS WARGA KOREA UTARA DI TIONGKOK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN STATUTA ROMA (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT/ICC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS) TERKAIT KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI LINGKUNGAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DENNY INDRAYANA YANG DIDUGA MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PEMALSUAN KOMPOSISI DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA MELEBIHI AMBANG BATAS MAKSIMAL YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN YANG MEMPRODUKSI SAUS CABAI MEREK INDOSARI DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN YANG DILAKUKAN OLEH MUSAEV SAMIR YANG MERUPAKAN WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MENURUT STATUTA ROMA 1998 DIBANDINGKAN DENGAN MEKANISME PROSES PENYIDIKAN DI PERADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA TERKAIT PERKARA KEPEMILIKAN NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA REGINALDO BOM FIM ALIAS EGNALD OM IM ALIAS PAULO MEDEIROS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ERIK LEO ALIAS HANSEN TERHADAP BIE HOK BERDASARKAN BUKTI TRANSFER PRINT OUT INTERNET BANKING PALSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS-KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN LUAR BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NON DISKRIMINASI DAN EQUALITY BEFORE THE LAW SERTA PP NOMOR 99 TAHUN 2012 DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SOUVENIR PERNIKAHAN DIHUBUNGKAN DGN KETENTUAN GRATIFIKASI 12 B UU NO 31 THN 1999 JUNCTO UU NO 20 THN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ASA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA MENGHAMBAT PETUGAS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PD PERKARA PERDATA DAN PIDANA DITINJAU DR KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH NUNUN NURBAETIE DALAM PEMBERIAN TRAVELLERS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR KOMISI IX PERIODE 1999-2004 PERIHAL PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA KEBANGSAAN NEGARA SAHABAT OLEH PARA DEMONSTRAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 142a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP RPODUSEN KOPI YANG MENCAMPUR KOPI DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DAN SKETSA WAJAH DALAM MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM YANG DILAKUKAN KEPALA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT SIMONS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT TRANSNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA LANJUTAN (FOLLOW UP CRIME) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN (INTERCEPTION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PENAYANGAN ACARA DENGAN PERAN BANCI DI TELEVISI NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIPERLAKUKAN INDONESIA SEBAGAI NON-STATE PARTY KONVERSI 1951 TENTANG PENGUNGSI TERHADAP MUKKARAM ALI (REFUGEE DARI SOMALIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MIGRAN YANG DISELUNDUPKAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog