Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA PUSAKA RENDAH YANG DIANGGAP HARTA PUSAKA TINGGI DAN DIKUASAI SECARA PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UPACARA GUSANA TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI KAMPUNG CIKANDANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT,HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI DARAH SEHUBUNGAN TRANSFUSI DARAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1980 TENTANG TRANSFUSI DARAH JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI TANAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SULAWESI-SELATAN (ADAT BUGIS DI KABUPATEN SID-RAP) DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan anak angkat pada masyarakat Cirebon jawa Barat ditinjau dari hukum waris adat dan hukum waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG DIANGKAT DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME TIMIKA-PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT KOTO NAN GADANG PAYAKUMBUH (SUMATRERA BARAT) DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR : 82/GSB/1984

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK WARIS SAUDARA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIHUBUNGKAN DENGAN TRADISI BUDAYA TIONGHOA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAKA WARIS ORANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN FIQH ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN LEGITIEME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUHTAN ADAT YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN NINIK MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA AHLI WARIS YANG BERSENGKETA DARI LESSEE YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG TERHADAP PERUSAHAAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan puteri-puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan di Kadhaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH ADAT KERATON KESEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK OLEH PIHAK ASING BERDASARKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DIHUBUNGKAN DENGAN PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS AKSI MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DLM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungan dengan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM PENYELENGGARAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KECELAKAAN PESAWAT LION AIR PENERBANGAN 904 DI BANDAR UDARA NGURAH RAI DENPASAR DI TINJAU DATI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH WARIS PARSANTIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA YANG DIKUASAI OLEH ANAK BUNGSU LAKI-LAKI DARI ISTRI KEDUA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERWALIAN ANAK HASIL TINDAK PERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK PADA PERKAWINAN ADAT TAMBELAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pewarisan dalam masyarakat adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam hal seorang sultan tidak memiliki keturunan berdasarkan hukum adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HAK CIPTA KARYA LAGU ATAU MUSIK DIKAITKAN DENGAN PENGALIHAN HAK SECARA LISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perpindahan agama dalam kerangka UU no. 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 503/K/PDT/2009 TENTANG HAK MEWARIS ANTARA ANAK ANGKAT BESERTA ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN TERHADAP HARTA AYAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog