Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT KESALAHAN DIANOGSIS DLM PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UU NO 29 THN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN KESEHATAN ANAK BALITA YANG MENGALAMI GANGGUAN POLA MAKAN (PICA) BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DIDASARKAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. MULTICOM PERSADA INTERNASIONAL TERHADAP PT. DATA CITRA MANDIRI TERKAIT GUGATAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN MEREK iBox" KARENA DUGAAN KESAMAAN DENGAN MEREK "I BOX" BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001"INDAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas surat wasiat dalam pembagaian waris berdasarkan hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM HUKUM WARIS ADAT TENTANG HAK MEWARIS JANDA DAN SAUDARA KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1839 K/PDT/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum hak atas kepemilikan tanah pada masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TENTANG PENYANGKALAN ANAK OLEH AYAHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS BERDASARKAN SISTEM PEWARISAN ADAT DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hak waris anak Tunggu Tubang terhadap harta pusaka di Kecamatan Semende Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan dengan hukum kewarisan adat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI NGEDELENGIN DI MASYARAKAT BETAWI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HARTA MILIK ANAK YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 190/Pdt/P/2007/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ôHARTA SUARANGö BAGI ANAK LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SEORANG NENEK MENJADI WALI ATAS CUCUNYA KETIKA IBU KANDUNG MASIH HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANG MENGHAPUS HAK WARIS ANAK KARENA PLAATSVERVULLING YANG IBUNYA MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK BAGI ANGGOTA TNI-AD YANG MENIKAH TANPA IJIN ATASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO SURAT KEPUTUSAN KASAD NOMOR SKEP/491/XII/2006 TENTANG NIKAH TALAK CERAI RUJUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang pergeseran hak dan kewajiban mamak (paman) menurut hukum waris adat Minangkabau dihubungkan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN JANDA BERHIAS PADA ADAT RIAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN SEPUPU PADA ADAT JAMBI DIKAITKAN DENGAN H UKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADAT BETAWI NEGOR MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN YAYASAN INDONESIA CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP) DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN INCEST (SEMARGA) DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KORBAN BENCANA ALAM DENGAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEMBELI APARTEMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN DENGAN PIHAK PENGEMBANG APARTEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENPERA NO.11/KPTS/1994 JO. KEPMENPERA NO.09/KPTS/M/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM JABATAN SULTAN PADA SISTEM PEWARISAN ADAT KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KEDUDUKAN BUKU DESA SEBAGAI DATA CATATAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSEPEKTIF KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SEORANG PEREMPUAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT SEMENDO SUMATERA SELATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH USIA PERPKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT DI KEC. KADUPANDAK KAB. CIANJUR SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS DAN KEDUDUKAN PEMBUATAN SURAT HIBAH DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN INPRES RI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP EFEKTIFITAS ADAT PELA GANDONG YANG ADA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MALUKU KHUSUSNYA PULAU AMBON DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMERINTAH DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi register catatan sipil dan akta kelahiran dalam mewujudkan hak asasi anak ditinjau dari UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak mewaris anak hasil pinjam Jago dalam adat Batak Simalungun dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARISI ANAK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE CATATAN SIPIL DIHUBUNGKAN KE CATATAN SISPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PN. CIBINONG NO. 03/Pdt.P/2006/PN.Cbn DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN AKTA DI BAWAH TANGAN MENGENAI PENGAKUAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog